TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia alias YLKI, Tulus Abadi, mengkritik adanya vaksinasi berbayar di tengah lonjakan kasus Covid-19. Ia pun mengatakan program Vaksinasi Gotong Royong Individu tersebut harus ditolak.
"Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," ujar Tulus dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 Juli 2021.
Tulus menilai kebijakan vaksinasi berbayar ini bisa jadi hanya akan semakin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. "Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar."
Di samping itu, ia mengatakan adanya vaksin berbayar dan vaksin gratis juga akan membingungkan masyarakat. Tulus khawatir adanya vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
"Bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya," ujar dia.
Padahal, kata Tulus, di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin dan bukan malah disuruh membayar.
"Oleh karena itu, YLKI mendesak agar VGR berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," kata Tulus.
Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk akan resmi menggelar vaksinasi Gotong Royong Individu mulai Senin, 12 Juli 2021. Vaksinasi itu akan dogelar di delapan klinik Kimia Farma di enam kota. Pada tahap awal, perseroan mengalokasikan 5000 dosis vaksin untuk masing-masing klinik.
BACA: Gelar Vaksinasi Individu Berbayar, Kimia Farma: Tidak Ada Komersialisasi
CAESAR AKBAR
