Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Banggar DPR Sebut Kritik Soal RUU KUP Aneh dan Multitafsir

Reporter

image-gnews
Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Tempo/Tony Hartawan
Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah meminta publik untuk tidak menafsirkan secara sepotong-sepotong draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP agar tidak semakin berkembang menjadi pembahasan yang justru membuat gaduh.

"Saya meminta publik tidak menafsirkan sepotong-sepotong isi draf tersebut. Karena persepsi yang berkembang multitafsir, padahal DPR-nya belum membahas itu," ujar Said dalam pernyataan di Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.

Polemik seputar rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dalam Revisi UU KUP hingga kini belum juga surut. Namun demikian, Said memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat.

Justru revisi KUP merupakan strategi besar menuju reformasi perpajakan berkeadilan yang akan menguntungkan bangsa ke depannya.

Oleh karena itu, Said minta agar wacana tersebut jangan dibenturkan seolah-olah mau memukul masyarakat bawah sehingga daya belinya menurun."Tidak seperti itu. Yakinlah, ini menguntungkan kita semua sebagai anak bangsa," kata Said.

Menurut Said, perdebatan soal rencana revisi KUP tersebut agak aneh dan bahkan pembahasan yang berkembang sekarang dinilai sudah relatif liar. Padahal dalam reformasi pajak terdapat berbagai macam tarif PPN seperti PPN umum, PPN multitarif dan PPN final.

"Ironisnya, yang berkembang sekarang ini PPN 'multitafsir', yaitu tafsir seenaknya di luar batas kepatutan. Harus diakui, pemerintah sekarang ini serba salah, begini salah, begitu salah. Ini kan tidak fair juga," ujar Said.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Said mengaku banyak yang mengkritisi wacana kenaikan PPN tersebut. Beleid tersebut dipersoalkan lantaran dirancang di tengah pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Akan tetapi, lanjut Said, hal itu bukan soal pandemi atau bukan, melainkan justru di saat pandemi pemerintah menata sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan. Sehingga saat pandemi Covid-19 berhasil dilewati, Indonesia mempunyai sistem perpajakan yang ajeg.

"Karena kita ingin punya modalitas kekuatan fiskal yang berkelanjutan. Kalau tidak ditata mulai sekarang dengan alasan pandemi kapan lagi waktu kita," kata Said.

Untuk itu, Said memastikan proses pembahasan RUU KUP akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar memiliki resonansi yang sama. "Revisi ini bukan semata-mata untuk menutup lobang fiskal ataupun menambah pendapatan negara, tetapi bagaimana fiskal kita berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: Terkini Bisnis: DPR Panggil Bos Garuda hingga BEI Ungkap Penyebab IHSG Anjlok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

11 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

18 jam lalu

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja. Tempo / Joniansyah Hardjono
Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

Mengapa maskapai penerbangan mengaku merugi padahal harga tiket pesawat domestik di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain?


Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

20 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

Awalnya anggota pansus haji sudah mendapatkan undangan rapat perdana dengan agenda pemilihan pimpinan pansus.


Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

21 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

Rapat perdana panitia khusus atau Pansus Haji DPR hari ini ditunda karena kemungkinan pimpinan Dewan tak bisa hadir.


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

1 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.


Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

Bamsoet merespons Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres, yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

1 hari lalu

Aktivitas layanan perbankan di kantor cabang BRI. Dok BRI
BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

Banjk BRI menerima penghargaan atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.