Ketua DPD: Wacana Pajak Sembako Semakin Melebarkan Ketimpangan Si Kaya-Miskin

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

TEMPO.CO, JakartaKetua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan dan kebutuhan pokok atau sembako demi mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil,” kata Ketua DPD LaNyalla di Jakarta, Jumat 11 Juni 2021.

Ketua DPD LaNyalla mengatakan pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan berpotensi menaikkan biaya sekolah sehingga akan membebankan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

"Anak-anak yang bersekolah swasta tidak semuanya dari kalangan mampu. Ada sekolah-sekolah swasta yang siswanya dari kelompok masyarakat kecil yang tidak bisa masuk sekolah negeri," kata Ketua DPD RI itu.

Sementara untuk rencana pemberlakuan PPN terhadap sembako, ia menilai hal itu justru menghambat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena jika daya masyarakat turun maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

"Menurut saya, mengambil pajak dari sektor pendidikan, sembako, serta jasa kesehatan bukan jalan yang tepat untuk menambah penerimaan negara,” ujar LaNyalla.

Ia menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain dalam membenahi sistem perpajakan melalui berbagai upaya kreatif dalam rangka mendorong penerimaan negara.

"Pemerintah juga harus memperhatikan pandangan para ahli ekonomi yang menyatakan wacana pajak tersebut akan membuat ketimpangan si kaya-miskin semakin lebih lebar," ujar Ketua DPD RI LaNyalla.

BACA: Tolak Pajak Sembako, Core: Peran Pemerintah Bantu Kebutuhan Dasar Warganya






Suku Bunga BI Naik Agresif, Pengusaha: Ekonomi dan Daya Beli Turun, Inflasi Semakin Tinggi

1 hari lalu

Suku Bunga BI Naik Agresif, Pengusaha: Ekonomi dan Daya Beli Turun, Inflasi Semakin Tinggi

Pengusaha memperkirakan tingkat inflasi tetap tinggi meski kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia agresif.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

3 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Polisi Lanjutkan Bagi-bagi Sembako buat Sopir Ojek Daring dan Sopir Angkot

5 hari lalu

Polisi Lanjutkan Bagi-bagi Sembako buat Sopir Ojek Daring dan Sopir Angkot

Polsek Pulogadung membagikan bantuan sembako bagi pengemudi ojek daring dan sopir angkot di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

5 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

9 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

10 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

11 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

11 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

12 hari lalu

Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

PT Timah Tbk pada paruh pertama tahun 2022 menyetorkan kontribusi pajak dan PNBP sebesar Rp 1,196 Triliun kepada negara.


Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

13 hari lalu

Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

Lowongan kerja telah dibuka sejak 1 September dan akan ditutup pada 24 September 2022.