Wakil Ketua MPR: Covid Picu PHK dan Kemiskinan, Kini Diperparah PPN Sembako

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus * dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi Indonesia.

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus * dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi Indonesia.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai untuk bahan pokok atau PPN sembako sangat tak berpihak kepada rakyat. Apalagi kebijakan ini akan diberlakukan di masa pandemi Covid-19.

    Rencana pemerintah itu juga dinilai kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. "Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," kata Syarief, Kamis, 10 Juni 2021.

    Pengenaan tarif pajak sembako ini, menurut Syarief, bakal memicu kenaikan harga barang yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal tersebut yang kemudian bakal berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. 

    "Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN, maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," tuturnya. Hal ini jelas akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.

    "Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN ini," kata Syarief.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.