Ramai PPN Sembako, Sri Mulyani: Sekarang Rakyat Banyak Nikmati Insentif Pajak

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat soal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN pada bahan kebutuhan pokok atau sembako.

    Dalam rapat kerja pada hari ini, ia juga meminta maaf kepada para anggota dewan yang diberondong pertanyaan oleh konstituennya. "Saya juga minta maaf pasti semua Komisi XI ditanya kenapa ada policy, seolah-olah sekarang PPN sudah naik, padahal enggak ada," ujar dia dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Kamis, 10 Juni 2021.

    Menurut Sri Mulyani, saat ini rakyat telah banyak menikmati insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. "Padahal sekarang rakyat banyak menikmati seluruh belanja dan bantuan pemerintah dan insentif perpajakan," katanya. 

    Berbagai insentif pajak yang diberikan adalah masyarakat yang tidak perlu membayar PPh 21, penundaan PPN atau direstitusi. Ada juga insentif pengurangan PPh 25 hingga diskon 50 persen untuk PPh masa. "Jadi sekarang kalau bisa, semua pengusaha bisa tumbuh lagi."

    ADVERTISEMENT

    Oleh karena itu, Sri Mulyani menyayangkan bahwa isu yang berkembang di masyarakat justru terkait PPN sembako. Padahal, perkara itu belum dibahas bersama DPR.

    "Jadi unfortunately kok yang keluar yang seperti itu. Karena kami berharap ada suatu forum bersama membicarakan APBN seperti ini, keuangan negara seperti ini, situasi karena Covid-19 seperti ini, ke depan akan seperti apa," kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.