Nilai pembebasan lahan pada 2016 kemudian menjadi patokan harga pasar hingga saat ini. Namun pada 2017, saat proyek pembebasan lahan menyasar kawasan permukiman, nilai uang ganti tanah untuk Bandara Kediri malah melorot.
Semestinya, menurut Anis, harga yang ditawarkan pengembang bandara lebih besar karena mereka akan menggusur rumah warga. “Kalau yang kami pelajari dari tempat lain, penggantiannya bisa sampai dua-tiga kali lipat,” ujarnya.
Adapun saat ini total tanah milih sebelas keluarga yang masih bermasalah mencapai 1,5 hektare. Anis berharap pengembang memperhitungkan nilai penggantian yang adil.
Tempo telah menghubungi Direktur Utama PT Surya Dhoho Investama (anak usaha Gudang Garam) Susanto Widiatmoko ihwal protes warga mengenai uang ganti lahan bandara melalui telepon dan pesan pendek. Namun, Susanto belum memberikan respons.
Sedangkan Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan rencananya, pembebasan lahan Bandara Kediri akan dilakukan melalui konsinyasi. “Yang saya dengar, akan dikonsinyasi menggunakan penilai yang independen,” ujar Jodi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: Luhut Ingin Proyek Bandara Kediri Rampung pada Pertengahan Tahun 2023
