TEMPO.CO, Jakarta - Industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending berlisensi terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memastikan diri tidak akan pernah berpraktik layaknya platform pinjaman online (ilegal) yang merugikan peminjam.
Ketua Klaster Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Rina Apriana menekankan bahwa faktor utama yang tidak dimiliki pinjol ilegal, yaitu komitmen mematuhi kode etik atau code of conduct (CoC).
"Penerapan kode etik ini wajib ditaati platform resmi, beda dengan pinjol ilegal. Terutama penekanannya ada di cara collection, biaya bunga dan biaya layanan, serta komitmen dalam perlindungan data pribadi pengguna," jelasnya dalam diskusi khusus bersama media, dikutip Minggu, 23 Mei 2021.
Wanita yang juga merupakan Presiden Direktur PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash ini menjelaskan lebih lanjut bahwa dari sisi collection, AFPI secara rutin melakukan sertifikasi tenaga penagih internal maupun pihak ketiga, untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam proses penagihan.
"Kita dilarang menggunakan ancaman, kekerasan fisik atau verbal, menyebarkan data pribadi, serta mempermalukan pengguna. Apabila pengguna menemukan praktik semacam ini dari fintech P2P berizin, artinya oknum tersebut menyalahi aturan dan bisa dilaporkan ke situs lapor.co.id atau JENDELA AFPI," kata Rina.
Platform resmi yang bernaung di bawah regulasi OJK pun terbatas hanya boleh mengakses data 'Camilan' atau camera, microphone, dan location, sehingga tidak akan pernah melakukan pencurian kontak untuk meneror keluarga atau rekan pengguna.
