TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, meminta pemerintah benar-benar mengawasi pengadaan barang dari Cina, yang didatangkan perusahaan pelat merah. Berdasarkan pengalamannya, Said bercerita sulit mendeteksi praktik korupsi impor barang-barang dari Negeri Tirai Bambu lantaran tidak ada transparansi soal harga.
“Saya selalu mengkritisi barang dari Cina karena harganya sulit dibandingkan. Saya pengalaman, susah membuka tabir korupsi dari Cina. Jadi kalau mau korupsi dari Cina gampang sekali,” kata Said dalam diskusi bersama Narasi Institute, Jumat, 21 Mei 2021.
Said menyebut celah paling rentan terhadap terjadinya praktik korupsi adalah saat BUMN menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penghubung antara suplier atau pabrik dan perseroan. Umumnya, kata Said, BUMN menggunakan penghubung ini lantaran kemampuan untuk bernegosiasinya rendah.
Ia khawatir hal serupa terjadi untuk pengadaan vaksin Covid-19 program gotong royong maupun produk-produk farmasi lainnya, seperti obat. Musababnya, harga untuk produk farmasi yang jenis dan mereknya sangat spesifik tidak memiliki pembanding.
“Jadi kita harus prudent dalam hal itu. Awasi soal ini. Kalau goal di Indonesia dengan penduduknya berjumlah ratus juta, itu menangnya triliunan,” ujar Said.
Said pun meminta pernyataannya ini tidak dianggap sebagai tuduhan. Ia mengatakan hanya berbagi pengalaman sebagai mantan pejabat di Kementerian BUMN dan memberikan peringatan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan.
“Sekarang bahaya sekali mengingatkan karena langsung dinyatakan menuduh dan di-bully. Ini pengalaman saya,” tutur Said Didu.
BACA: THR ASN 2021 Tanpa Tukin, Said Didu Sebut APBN Sudah Menyerah
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
