Perusahaan menambahkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen ke bea cukai AS yang menunjukkan produknya memenuhi semua persyaratan impor.
"Perusahaan memiliki mekanisme yang kuat untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dan pekerja," kata pernyataan itu.
Jika menemukan bukti kerja paksa atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya pada pemasok, perusahaan berhenti berbisnis dengan pihak terkait. Tidak jelas apakah AS telah memblokir pengiriman lain dari Uniqlo atau merek lain di bawah perintah yang dikeluarkan oleh administrasi Trump pada Desember.
AS, Uni Eropa, dan Inggris telah menjatuhkan sanksi pada pejabat dan barang Cina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur di Xinjiang, yang menurut pemerintah Biden merupakan genosida.
Cina menyangkal adanya kerja paksa, menyebutnya sebagai "kebohongan terbesar abad ini," dan mengatakan kebijakannya mengangkat wilayah itu keluar dari kemiskinan, meningkatkan ekonomi dan melawan ekstremisme.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menegaskan bahwa kerja paksa tidak digunakan di Xinjiang dan menuduh AS melakukan penindasan. "Bisnis yang relevan harus berdiri dan menentang perilaku AS yang tidak dapat dibenarkan," katanya dalam jumpa pers.
