TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan Vaksin Gotong Royong harus diberikan secara gratis kepada karyawan perusahaan. Menurut Rosan, ini adalah permintaan dari pemerintah yang telah disanggupi oleh Kadin sebagai inisiator dalam program ini.
"Jadi ga boleh nih, pengusaha potong gaji atau potong THR buat bayar ini (vaksin karyawan)," kata Rosan dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 19 Mei 2021.
Saat ini program Vaksin Gotong Royong sudah berjalan menggunakan vaksin Sinopharm dan yang satu lagi yang sedang disiapkan, vaksin Cansino. Tapi jauh sebelum dimulai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan vaksin ini harus diterima gratis oleh karyawan.
Untuk masalah harga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengaturnya lewat Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Beleid ini terbit 11 Mei 2021.
Harga vaksin per dosis sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara harga pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta sebesar Rp Rp 117.910 per dosis.
Sehingga total biaya per dosis vaksin mencapai Rp 439.570. Karena satu orang bisa dapat dua dosis atau dua kali penyuntikan seperti Sinopharm, maka total biaya maksimal untuk satu pegawai perusahaan swasta adalah Rp 879.140.
Rosan tidak menjelaskan apa konsekuensi bagi perusahaan yang tetap memotong gaji karyawan untuk ikut Vaksin Gotong Royong. Ia hanya mengatakan bahwa program ini dipastikan berjalan dengan baik. "Jadi perusahaan beli dan diberi gratis (kepada karyawan) tanpa komersialisasi," kata Rosan.
Akan tetapi, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai harga ini bisa menimbulkan ketimpangan. Salah satunya di perusahaan yang bergerak di industri padat karya.
Dengan jumlah karyawan besar, pengusaha dinilai akan kewalahan menyiapkan anggaran untuk semua pekerja. “Apa iya akan digratiskan?” ujar Bhima.
Walhasil, kondisi ini dikhawatirkan mengakibatkan munculnya opsi potong gaji karyawan untuk vaksinasi. Bhima mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya potensi kebijakan ini di lingkungan industri.
“Pengawasannya bagaimana kalau sampai dipotong dari gaji atau tunjangan? Sejauh ini paling sulit mengawasi potongan gaji karyawan,” tuturnya.
Baca Juga: Terkini Bisnis: Bantahan Soal Impor Senjata dari Israel, Vaksin Gotong Royong
