Akhirnya Pemprov Jabar Beri Honor Tambahan Pengganti THR Buat Pegawai Non ASN

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Ridwan Kamil memberi keterangan pers di pos penyekatan larangan mudik tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 10 Mei 2021. Larangan mudik oleh pemerintah menurut Kepolisian Republik Indonesia berhasil menekan jumlah pemudik menjadi 11 persen atau sekitar 8 juta penduduk. Larangan ini terbukti harus terus digalakan karena sudah 15 pemudik yang terpapar Covid-19. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Ridwan Kamil memberi keterangan pers di pos penyekatan larangan mudik tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 10 Mei 2021. Larangan mudik oleh pemerintah menurut Kepolisian Republik Indonesia berhasil menekan jumlah pemudik menjadi 11 persen atau sekitar 8 juta penduduk. Larangan ini terbukti harus terus digalakan karena sudah 15 pemudik yang terpapar Covid-19. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi atau Pemprov Jabar memutuskan pemberian honorarium tambahan sebagai pengganti THR (Tunjangan Hari Raya) bagi pegawai non aparatur sipil negara alias ASN.

    “Buat pegawai Pemprov yang non ASN memang tidak ada istilahnya THR dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021,” kata dia, di Bandung, Selasa, 11 Mei 2021.

    Ridwan Kamil mengatakan, sebagai gantinya pemerintah Jawa Barat menyiapkan honorarium tambahan.

    “Pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan namanya honorarium tambahan yang silakan dipergunakan untuk keperluan Idul Fitri dan lain-lain,” kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Ridwan Kamil mengatakan, nilainya setara dengan satu kali gaji masing-masing. “Di Jawa Barat sesuai aturan ada yang namanya honorarium tambahan yang nilainya 1 kali gaji dari pendapatan mereka,” kata dia.

    Soal anggaran yang disediakan, Ridwan Kamil mengaku tidak hafal. “Anggarannya saya gak hafal,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, pegawai non ASN menanyakan soal pemberian THR. “Protesnya di medsos saya rame pisan,” kata dia.

    Pemberian honorarium tambahan tersebut diputuskan dalam Keputusan Gubernur

    Nomor 978/Kep.244-BPKAD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.309-Org/2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2021. Jumlah pegawai non-ASN di pemerintah provinsi Jawa Barat yang bakal terima honor tambahan pengganti THR menembus 31 ribu orang.

    Baca juga : Ridwan Kamil: 60 Ribu Kendaraan Diputar Balik, 15 Pemudik Positif Covid-19

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.