Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Kalah 'Perang' Ayam Lawan Brazil, PKS: 170 Ribu Peternak di Ujung Tanduk

image-gnews
Ilustrasi peternakan ayam. Sumber: The Straits Times
Ilustrasi peternakan ayam. Sumber: The Straits Times
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyoroti kekalahan Indonesia di World Trade Organization (WTO) dalam gugatan atas importasi ayam Brazil pada 2017. Kekalahan ini membuat ayam dari Brazil dengan harga yang lebih murah terancam membanjiri pasar Indonesia.

"Saat ini ada 170.000 peternak lokal yang nasibnya di ujung tanduk, kebangkrutan sudah di depan mata," kata Riyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 9 Mei 2021.

Menurut Riyono, kekalahan soal impor daging ayam ini akan berdampak besar bagi peternak lokal. Sebab, dunia perunggasan nasional saat ini dari hulu ke hilir hampir 80 persen juga sudah dikuasai oleh asing. "Ditambah serbuan daging ayam impor maka sudah tidak ada ruang peternak lokal untuk bisa hidup," kata dia.

Saat ini, ayam Brazil memang belum masuk ke Indonesia. Sebab, posisi terakhir pada pada fase pembahasan atas putusan Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Penilaian kepatuhan dilakukan usai Indonesia kalah menghadapi gugatan Brasil atas kebijakan importasi daging ayam Indonesia.

“Kalau tidak meningkatkan daya saing, Brasil sudah di depan mata. Ini cuma persoalan kita masih banding aja. Banding masih belum selesai. Namun kalau melihat tren (harga) ini, akan tetap kalah (bersaing),” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra pada 20 April 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Riyono pun menjelaskan bahwa potensi produksi daging ayam menurut BPS 2018 ada sekitar 3,3 juta ton. Sementara, estimasi kebutuhan nasional 3,05 juta ton per tahun.

Data ini, kata Riyono, memberikan keyakinan bahwa Indonesia tidak butuh daging ayam impor dari Brazil yang rawan membawa penyakit, seperti kasus 2018 ketika ditemukan daging ayam Brazil mengandung Salmonella. "Untuk itu, PKS meminta kepada pemerintah untuk bisa melindungi peternak lokal yang semakin tertekan dengan serbuan daging ayam impor," kata Riyono.

Baca Juga: Resep Buka Puasa dan Sahur, Ayam Woku Pedas Khas Manado ala Nana Mirdad

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapanas Sebut Daging Impor Sedang OTW, Pekan Kedua Ramadan Masuk

10 menit lalu

02-peris-dagingSapiImpor
Bapanas Sebut Daging Impor Sedang OTW, Pekan Kedua Ramadan Masuk

rief Prasetyo Adi mengatakan daging impor dari sektor swasta akan masuk pada pekan kedua atau ketiga ramadan di tengah tingginya harga.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

3 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Bulog akan Hentikan Impor Jagung

7 jam lalu

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, membahas stok dan harga beras terkini di Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Bulog akan Hentikan Impor Jagung

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan akan mengikuti aturan pemerintah untuk menghentikan impor jagung.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

10 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

15 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

23 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

2 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), membahas capaian peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja pada Balai Latihan kerja Luar Negeri (BKLN), Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) serta BLK Komunitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

PKB menyiapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah maju di Pilkada 2024. Selain itu ada nama Hasbialah Ilyas yang merupakan Ketua DPW PKB DKI.