Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Sebut Pihak yang Tak Terapkan TKDN Bisa Diberi Sanksi Pencopotan Jabatan

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat bersama lintas kementerian terkait dan juga perwakilan asosiasi industri tanah air untuk kembali mendengarkan dan juga mengevaluasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri alias P3DN.

Dalam kesempatan itu, Luhut berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT untuk terlibat dalam mengaudit semua Badan Usaha.

"Dan juga melaporkan mana saja yang tidak menerapkan TKDN ini agar dapat segera diberikan sanksi hingga pencopotan jabatan," ujar Luhut dalam unggahan di akun instagram @luhut.pandjaitan, Jumat, 7 Mei 2021.

Melalui rapat tersebut pula, Luhut menekankan bahwa semua pihak harus membangun rasa nasionalisme yang kuat untuk penerapan TKDN. Mengingat, selama ini ia melihat seringkali ada yang berkilah dengan berbagai alasan sehingga kemudian impelementasi P3DN menjadi persoalan yang tak kunjung terpecahkan.

"Karenanya saya berpikir sudah saatnya kita tegas, dan di hadapan semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta, saya sampaikan untuk menjadikan pandemi ini sebagai momentum untuk terus mendorong penggunaan produk dalam negeri," kata Luhut.

Luhut juga meminta agar peraturan atau definisi desain dari 'local content' atau 'brand' dari produk anak bangsa juga dihargai. Meskipun, ia juga berharap pengusaha dalam negeri dapat bersaing, baik di sisi kualitas maupun harga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara khusus, Luhut juga menekankan kepada kementerian BUMN untuk sekali lagi melihat peraturan presiden dengan jelas dan bukan hanya sekadar rencana maupun wacana saja mengenai penerapan TKDN ini.

"Kalau semua bersinergi begini, saya yakin kita akan mencapai tujuan kita yaitu terciptanya 'multiplier effect' yang tinggi sehingga di saat yang sama kemampuan teknologi Indonesia akan membawa kita menjadi suatu bangsa yang mandiri dan tidak tergantung dari pasokan produk-produk buatan luar negeri," kata Luhut.

BACA: Luhut Ungkap Rencana Jokowi Menyiapkan Perpres Nilai Ekonomi Karbon

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

59 menit lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat melantik pergantian antar waktu (PAW) anggota MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, di komplek MPR/DPR/DPD RI, Selasa (17/5/22).
Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

Kader Partai Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya, sekaligus anggota DPR, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

1 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

14 jam lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Stafsus Erick Thohir Blak-blakan Ungkap Alasan Grace Natalie Diangkat jadi Komisaris MIND ID

15 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Stafsus Erick Thohir Blak-blakan Ungkap Alasan Grace Natalie Diangkat jadi Komisaris MIND ID

Stafsus Erick Thohir blak-blakan membeberkan alasan pengangkatan politikus PSI Grace Natalie menjadi Komisaris MIND ID.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

15 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Penyerapan Realisasi TKDN Pertamina Menyentuh 374 Triliun pada Tahun 2023

19 jam lalu

Penyerapan Realisasi TKDN Pertamina Menyentuh 374 Triliun pada Tahun 2023

Pertamina Group berhasil melakukan penyerapan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 47 persen dari total TKDN BUMN secara nasional.


Intip Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN, Tembus Rp 200 Juta per Bulan?

20 jam lalu

Tsmara Amany. Foto: Instagram/@tsamaradki
Intip Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN, Tembus Rp 200 Juta per Bulan?

Tsamara Amany merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen Holding PTPN sejak akhir tahun lalu. Berapa perkiraan gajinya?


Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

20 jam lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Pengangkatan kerabat Jokowi sebagai petinggi di BUMN menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat


Saksi Ahli Sebut Korupsi Jalan Tol MBZ Tidak Merugikan Negara, Hakim: Siapa Pemilik PT JJC?

1 hari lalu

Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan dua terdakwa Ketua Lelang PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dan mantan Direktur Utama PT. Jasamarga JJC, Djoko Dwijono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan 5 orang saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol MBZ Jakarta - Cikampek II eleveted ruas Cikunir - Karawang Barat, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.510 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi Ahli Sebut Korupsi Jalan Tol MBZ Tidak Merugikan Negara, Hakim: Siapa Pemilik PT JJC?

Saksi ahli menyebut pembangunan jalan tol MBZ tidak menggunakan uang pemerintah, melainkan uang milik PT JCC.