Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Kemenhub: 18 Juta Orang Nekat Pulang Kampung Meski Ada Larangan Mudik

image-gnews
Pemudik menunggu bus tujuan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa, 4 Mei 2021. Para pemudik melakukan perjalanan ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari larangan mudik yang akan berlaku pada 6-17 Mei mendatang. Menurut Koordinator Satuan Pelaksana Terminal Terpadu Pulo Gebang Afif Muhroji, jumlah penumpang mengalami kenaikan dalam lima hari terakhir. Sejak Kamis (29/4) jumlah penumpang selalu di atas 1.100 orang, dari rata-rata sebelumnya sekitar 900 penumpang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemudik menunggu bus tujuan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa, 4 Mei 2021. Para pemudik melakukan perjalanan ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari larangan mudik yang akan berlaku pada 6-17 Mei mendatang. Menurut Koordinator Satuan Pelaksana Terminal Terpadu Pulo Gebang Afif Muhroji, jumlah penumpang mengalami kenaikan dalam lima hari terakhir. Sejak Kamis (29/4) jumlah penumpang selalu di atas 1.100 orang, dari rata-rata sebelumnya sekitar 900 penumpang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei yang digelar Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa sekitar 7 persen warga negara Indonesia akan tetap pulang kampung meski ada larangan mudik Lebaran tahun ini. Adapun daerah utama yang jadi tujuan mudik di antaranya adalah lebih dari 30 persen ke Jawa Tengah dan lebih dari 20 persen ke Jawa Barat.

Selain itu, tujuan mudik yang paling banyak dituju lainnya adalah Jawa Timur, Banten dan sekitarnya, Lampung, serta Sumatera Selatan. "Mereka rata-rata menggunakan moda angkutan mobil paling banyak, setelah itu motor," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu, 5 Mei 2021.

Oleh karena itu, menurut Budi Karya, para gubernur harus melakukan satu koordinasi dengan baik. Hal tersebut diperlukan agar upaya pemerintah memutus penyebaran virus Covid-19 bisa tetap efektif. 

Survei ini dilakukan secara sistematis mulai dari pertanyaan apabila tidak dilakukan pelarangan, sebanyak 33 persen responden menyatakan tetap mudik. Setelah itu, ketika dinyatakan kalau akan dilarang, responden yang tetap akan mudik masih 11 persen.

Kemudian, setelah dilakukan pelarangan mudik, responden yang menyatakan bakal mudik turun menjadi 7 persen. “Tujuh persen ini cukup banyak, 18 juta orang dari 270 juta warga negara kita. Kami dari Kementerian Perhubungan dan Satgas selalu ingin melakukan upaya-upaya sosialisasi agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit,” kata Budi Karya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh, Budi Karya menjelaskan, pemerintah sudah memperkirakan bahwa warga yang akan nekat mudik akan cenderung pulang sebelum masa larangan. Oleh karena itu, Kemenhub mengharapkan warga tetap memahami, dan tetap tidak melakukan mudik sebelum masa pelarangan.

Dengan begitu, kata dia, pihak berwajib bisa bertugas melaksanakan penertiban dengan baik pada saat periode larangan mudik 6-17 Mei 2021. 

BISNIS

Baca: Larangan Mudik Berlaku Esok, Ingat Hanya Kelompok Ini yang Boleh Bepergian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kegelisahan KRL Mania Atas Wacana Kenaikan Tarif Berbasis NIK: Diskriminasi, PSO Hilang

23 jam lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kegelisahan KRL Mania Atas Wacana Kenaikan Tarif Berbasis NIK: Diskriminasi, PSO Hilang

Alih-alih menaikkan tarif, KRL Mania berharap pemerintah berbenah dan meningkatkan layanan.


Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru

1 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru

Kemenhub menyatakan sudah memiliki kajian untuk menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp 1.000 hingga 2.000.


Budi Karya Alokasikan Anggaran Kemenhub ke Tiga Direktorat, Perkeretaapian Tertinggi

2 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Budi Karya Alokasikan Anggaran Kemenhub ke Tiga Direktorat, Perkeretaapian Tertinggi

Menurut Budi Karya pagu anggaran untuk Kemenhub tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp 24,76 triliun bertambah menjadi Rp 31,45 triliun


DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

2 hari lalu

Suasana rapat kerja dan dengar pendapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Ikhsan Reliubun
DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

Kemenhub mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025


Kemenhub: Pesawat Trigana Air Gagal Lepas Landas di Bandara Serui, Seluruh Penumpang Selamat

4 hari lalu

Personel Kantor SAR Biak Kundori saat memeriksa badan pesawat Trigana Air PK YSP ATR 42-500 yang tergelincir hingga keluar lintasan di Bandara Stevanus Rumbewas Kamanap Kepulauan Yapen, Papua, Senin 9 September 2024. ANTARA/HO-Basarnas.
Kemenhub: Pesawat Trigana Air Gagal Lepas Landas di Bandara Serui, Seluruh Penumpang Selamat

Pesawat Trigana Air PK-YSP jenis ATR 42 seri 500 gagal lepas landas di Bandar Udara (Bandara) Stevanus Rumbewas Serui, Yapen, Papua.


Terkendala Cuaca, Menhub Sebut Progres Pembangunan Bandara IKN Sudah Signifikan

4 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan tampilan salah satu trainset Autonomous Rail Transit (ART) atau trem otonom yang akan meluncur di IKN tiba di Balikpapan. Trem otonom IKN merupakan armada buatan pabrikan Cina, yaitu Zuzhou Electric Locomotive Co Ltd dan  Qingdao Sifang Co Ltd (Dok.Kementerian Perhubungan)
Terkendala Cuaca, Menhub Sebut Progres Pembangunan Bandara IKN Sudah Signifikan

Menurut Menhub Budi Karya Sumadi embangunan bandara IKN terus berlangsung cepat meski kondisi cuaca terkadang gerimis dan hujan


SBMI Tuntut Pelaksanaan Peraturan Pelindungan Awak Kapal Migran

7 hari lalu

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarnono. Foto: Tempo-Magang/Reyhan
SBMI Tuntut Pelaksanaan Peraturan Pelindungan Awak Kapal Migran

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024.


Rencana Penerapan Tiket KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Belum Tahu

13 hari lalu

Calon penumpang menunjukkan tiket kertas di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018. PT Kereta Commuter Indonesia menyatakan transaksi tiket KRL di 79 stasiun mulai 23 Juli 2018 untuk sementara menggunakan tiket kertas seharga Rp 3.000 sebagai bentuk mitigasi untuk kelancaran mobilitas pengguna KRL selama proses pembaharuan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik. ANTARA
Rencana Penerapan Tiket KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Belum Tahu

Penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK jadi perhatian publik hari-hari ini. Kenapa Jokowi mengaku belum tahu?


KPK Belum Temukan Keterkaitan Erick Thohir di Kasus Korupsi DJKA dan ASDP

14 hari lalu

Ketua Umum PSSI, Erick Tohir saat ditemui setelah menyaksikan laga final Piala AFF U-19 2024 yang dimenangkan Timnas U-19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin 29 Juli 2024. TEMPO/Hanaa Septiana
KPK Belum Temukan Keterkaitan Erick Thohir di Kasus Korupsi DJKA dan ASDP

KPK belum menemukan keterlibatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada kasus dugaan korupsi di DJKA dan ASDP.


Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK Jabodetabek, Kemenhub: Rencana ini Bergantung Hasil Pembahasan

14 hari lalu

Penumpang berjalan di pintu tepi peron Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menambah impor KRL baru dari Cina sebanyak 8 rangkaian kereta atau trainset senilai Rp2,20 triliun untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek pada tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK Jabodetabek, Kemenhub: Rencana ini Bergantung Hasil Pembahasan

Kemenhub mengatakan tarif KRL baru tersebut masih wacana. Ekonom UPN Veteran Jakarta mengatakan hal ini akan menimbulkan ketidakadilan.