Ada Larangan Mudik, Jam Operasional Kereta Lokal di Bandung Dibatasi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, hanya 4 kereta jarak jauh yang beroperasi selama larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

    “Perjalanan kereta api tersebut sesuai dengan surat dari Dirjen Perkeretaapian dikhususkan bagi pengguna jasa kereta api yang hendak melaksanakan dinas atau bekerja, bagi mereka yang sedang mengalami duka cita, bagi ibu hamil, dan sejumlah kepentingan lainnya,” kata dia, Selasa, 4 Mei 2021.

    Hanya empat kereta jarak jauh yang masih beroperasi di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung selama larangan mudik tersebut. Yakni Kereta Api (KA) Argo Wilis rute Surabaya Gubeng-Bandung, Kahuripan rute Blitar-Kiaracondong, Pasundan rute Kiaracondong-Surabaya Gubeng, serta Kutojaya Selatan rute Kutoarjo-Kiaracodong.

    Kuswardoyo mengatakan, seluruh calon penumpang dengan kriteria tersebut harus membuktikan diri dengan berbekal surat keterangan. “Bagi mereka yang dinas atau bekerja, harus melampirkan surat keterangan dari instansi atau pun perusahaan di mana mereka bekerja, sedangkan bagi warga masyarakat yang lain, mereka harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa setempat,” kata dia.

    Ibu hamil misalnya hanya boleh didampingi seorang saja anggota keluarga dengan berbekal surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah. Sementara pegawai pemerintahan serta anggota TNI/Polri wajib membawa surat izin perjalanan lengkap dengan tanda tangan basah, atau tanda tangan elektronik, pejabat setingkat Eselon 2.

    Bagi pegawai swasta berbekal surat izin perjalanan tertulis yang diteken langsung oleh pimpinan perusahaan. Khusus pekerja sektor nonformal berbekal surat izin perjalanan dari Kepala Desa/Lurah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.