TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan Gaji ke-13. Menurut dia, kondisi menunjukkan pemerintah sudah tak sanggup lagi membayar hak pegawainya.
"Jadi kalau kapal berlayar, itu sudah menaikkan bendera putih, APBN sudah menyerah," kata Said Didu dalam Dialog Manusia Merdeka di akun Youtubenya, MSD, pada Sabtu, 1 Mei 2021.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahuh ini hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan melekat. Sementara, komponen tunjangan kinerja atau tukin tidak masuk komponen THR, seperti 2020. Tukin terakhir kali masuk komponen THR pada 2019.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini diambil karena mempertimbangan kondisi sebagian masyarakat lain yang masih membutuhkan dukungan pemerintah. "Ini mencerminkan pemihakan pemerintah bagi penanganan Covid-19," kata dia.
Akan tetapi, kata Said Didu, THR ini sebenarnya merupakan cara terbaik untuk menstimulus perekonomian. "Karena, itu menambah belanja dan mengedarkan uang ke daerah," kata Said yang menyebut dirinya sudah jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir 32 tahun ini.
Tapi saat ini, THR dibayar tidak penuh. Sehingga, Ia pun menilai kondisi kas negara saat ini sudah SOS atau darurat. "Sejak Bung Karno sampai sekarang, sepertinya baru kali ini terjadi (THR tak dibayar penuh)," kata dia.
Sementara itu, Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai keputusan ini tetap harus disyukuri. Prastowo menjelaskan, sikap legowo akan pemberian THR dan gaji ke-13 yang lebih kecil dari yang sebelum-sebelumnya, adalah wujud empati dan solidaritas sebagai bangsa di kala pandemi melanda.
"Kalau pendekatannya rasa syukur, kita bersyukur di saat kondisi sdg sulit dan banyak saudara kita berkekurangan, kita masih mendapatkan THR," ujar Prastowo seperti dikutip dari cuitannya di media sosial Twitter @prastow, Jumat, 30 April 2021.
Baca Juga: Terkini Bisnis: Rencana Telkom Ihwal Kabel Laut Putus; PDIP Kritik Erick Thohir
