Belanja Modal Pemerintah Bisa Dihemat Rp 225 T, Luhut Minta KPK Ikut Awasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

    Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan saat ini penggunaan produk dalam negeri khususnya dalam belanja pemerintah untuk modal dan barang masih bisa dioptimalkan. 

    Dalam hitungannya, kata Luhut, potensi penghematan minimal sebesar Rp 225 triliun bisa direalisasikan jika industri nasional mampu mengoptimalkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang modal.

    Angka itu berasal dari penyisiran terhadap belanja pemerintah untuk modal dan barang dalam setahun yang sebesar Rp 1.300 triliun. Dari sejumlah pengadaan untuk barang modal dan barang itu, masih banyak yang berasal dari luar negeri atau impor.

    “Kami sisir lagi, ada 17 item (produk) yang ternyata bisa kita buat di dalam negeri. Itu nilai US$ 17 miliar dan itu sama dengan Rp 225 triliun rupiah, ini angka yg sangat besar,” kata Luhut, dalam Peluncuran Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.

    Padahal, kata Luhut, banyak komponen barang modal tersebut bisa diproduksi dari dalam negeri. Dari belanja pemerintah untuk belanja modal dan barang sebesar Rp 1.300 triliun, terdapat 45 barang (item) besar bernilai US$ 34 miliar yang sebagian besar dari impor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.