“Kalau itu dibuat di dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri akan menciptakan banyak lapangan kerja, menambah pajak, dan ini proyek yang saya singgung bersama-sama dengan KPK,” ujar Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
Oleh karena itu, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.
Selain TKDN, Luhut pun meminta lembaga anti rasuah melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pada pengerjaan mega proyek infrastruktur lainnya, seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta ataupun penerapan National Single Window di delapan pelabuhan.
Dia ingin KPK tidak hanya getol melakukan penindakan, melainkan juga aktif terjun langsung melakukan pencegahan. “Jangan kita biarkan orang lain buat salah. Kalau bisa kita ingatkan,” tutur Luhut.
ANTARA
