Ke depan, Luhut mengatakan bakal lebih banyak melibatkan KPK dalam mengawasi berbagai proyek strategis nasional, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan berkonsep single windows, lumbung perikanan, hingga belanja tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Salah satu caranya adalah melakukan digitalisasi untuk berbagai layanan untuk mengurangi kontak pribadi antara pejabat, investor, dan pedagang.
Luhut memuji langkah KPK yang aktif melakukan pencegahan korupsi. Luhut mengklaim, selama menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia melihat upaya untuk mencegah tindakan rasuah semakin baik.
“Pengalaman saya sudah hampir tujuh tahun di kabinet, saya lihat pencegahan baru akhir-akhir ini baru makin baik dan itu menurut saya hal penting. Jadi tidak sekadar OTT,” ucap Luhut.
Selanjutnya, Luhut berharap peran KPK lebih kokoh. Ia juga meminta KPK tak menjadi alat poltik dan peranti kekuasaan pejabat.
Baca: Luhut Evaluasi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tiap 3 Bulan