Terpopuler Bisnis: Jiwasraya Lebih Seksi dari Bansos dan 6 Syarat KPR Bersubsidi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) memantau proses distribusi bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur,  NTT, Selasa 6 April 2021. Menteri Sosial menyatakan perlu penanganan yang cepat terhadap korban banjir bandang di Adonara. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

    Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) memantau proses distribusi bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, NTT, Selasa 6 April 2021. Menteri Sosial menyatakan perlu penanganan yang cepat terhadap korban banjir bandang di Adonara. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler bisnis dan ekonomi sepanjang Ahad 11 April 2021, dimulai dari cerita di balik berhentinya program bantuan sosial tunai di bulan ini, 6 syarat pengajuan KPR bersubsidi di antaranya gaji tak lebih dari Rp 6 juta sebulan dan Hidayat Nur Wahid menyindir pemerintah menyetop bantuan sosial tetapi mengucurkan duit Rp 20 triliun untuk kasus Jiwasraya. 

    Selain itu ada juga soal Bandara Pekon resmi berganti nama menjadi Bandara Taufik Kiemas dan KSP jawab isu reshuffle kebinet usui usul Kementerian Investasi direstui DPR. Berikut berita terpopuler bisnis pada hari ini:

    1. Cerita di Balik Berhentinya Program Bantuan Sosial Tunai pada April 2021

    Menteri Sosial Tri Rismaharini telah mengumumkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) resmi berakhir pada April 2021 dan tidak diperpanjang dengan alasan tidak ada anggaran. Akan tetapi, Kementerian Keuangan justru belum menerima usulan apapun dari Risma untuk kebutuhan anggaran perpanjangan program ini.

    "Sejauh ini belum ya," kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu, Purwanto, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

    Menurut dia, Kemenkeu saat ini dalam posisi menunggu saja. Purwanto menyebut pihaknya memang tidak bisa menjanjikan pasti ada anggaran untuk berapapun kebutuhan yang diajukan Risma.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.