Ada Larangan Mudik, Izin Kapal yang Angkut Penumpang Terancam Dicabut

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wisatawan antre menaiki kapal cepat tujuan Pulau Sabang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Kamis, 24 Desember 2020. Untuk mengatasi lonjakan wisatawan yang berlibur menjelang Natal dan Tahun Baru ke Pulau Sabang, Aceh, pihak pengelola pelabuhan menambah jadwal pelayaran kapal roro dan kapal cepat dari dua kali menjadi empat kali pelayaran dalam sehari. ANTARA/Ampelsa

    Sejumlah wisatawan antre menaiki kapal cepat tujuan Pulau Sabang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Kamis, 24 Desember 2020. Untuk mengatasi lonjakan wisatawan yang berlibur menjelang Natal dan Tahun Baru ke Pulau Sabang, Aceh, pihak pengelola pelabuhan menambah jadwal pelayaran kapal roro dan kapal cepat dari dua kali menjadi empat kali pelayaran dalam sehari. ANTARA/Ampelsa

    TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan akan mengenakan sanksi bagi operator kapal yang masih mengangkut penumpang selama larangan mudik Lebaran berlaku, yakni 6-17 Mei 2021. Ganjaran itu berupa sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL.

    “Pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sampai pencabutan izin SIUPAL sesuai dengan tahap-tahap yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo, Kamis, 8 April 2021.

    Kementerian melarang seluruh kapal dengan trayek jarak jauh mengangkut penumpang mudik sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021. Meski demikian, Agus memastikan armada-armada tertentu masih diizinkan beroperasi dengan kriteria khusus.

    Kapal yang masih boleh mengangkut penumpang selama larangan mudik berlaku adalah kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang telantar dari pelabuhan negara perbatasan. Kemudian, kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi, dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.

    Selanjutnya, kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, aparatur sipil negara atau ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan pun masih diizinkan beroperasi.

    Selanjutnya, pengecualian juga berlaku untuk kapal penumpang yang mengangkut barang logistik seperti barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.

    Meski ada pengecualian-pengecualian, Agus mengimbau para migran untuk tidak pulang ke Indonesia selama ada larangan mudik. Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah dan aparatur keamanan akan menggelar posko di 51 pelabuhan untuk mengawasi lalu-lintas kapal. “Posko di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15 Lebaran,” tutur Agus.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA

    Baca juga: Aturan Kemenhub Soal Larangan Mudik Sedang Diproses di Kemenkumham

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.