TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diharapkan memberikan aturan yang jelas dan memihak kepada produk lokal dan UMKM terkait dengan wacana subsidi ongkos kirim atau ongkir di Harbolnas mendatang.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan kunci dari kebijakan ini adalah dengan mendorong produk lokal berdaya saing, bukan barang impor. "Tapi perlu difokuskan pada produk lokal mengingat 70 persen lebih produk yang dijual di e-commerce adalah barang impor," papar Bhima kepada Bisnis, Kamis, 8 April 2021.
Jika demikian, dia khawatir dampaknya akan buruk bagi defisit transaksi berjalan dan rupiah. Kendati demikian, Bhima mengapresiasi adanya kebijakan ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim pada penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang jatuh pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Subsidi ini, kata Airlangga, mencapai Rp 500 miliar.
Bhima melihat Indonesia agak sedikit terlambat dari Malaysia yang sudah lebih dulu memberikan subsidi ongkir di dalam paket stimulus. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi kompensasi dari larangan mudik.
Baca Juga:
"Setidaknya bagi masyarakat di Jabodetabek, ketika mendapat uang THR bisa dorong belanja via online."
