Saat ini, Indonesia tengah melaksanakan program Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mengurangi emisi CO2 sebanyak 29 persen pada 2030 melalui peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target 23 persen. Penurunan emisi bisa lebih besar hingga 41 persen seumpama Indonesia memperoleh dukungan dunia.
“Untuk mencapai energi mix 23 persen, dibutuhkan strategi yang jauh detail dan mendalam, terutama dari aspek konsekuensi pendanaan,” ujar Sri Mulyani.
Dari sisi pendanaan, Sri Mulyani mengatakan Indonesia mewakili negara berkembang dan Finlandia terpilih menjadi co-chairs dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk melaksanakan aksi perubahan iklim sejak April 2021 hingga April 2023. Indonesia menggantikan posisi Chili.
Koalisi ini dibangun saat Indonesia menjadi tuan rumah sidang tahunan IMF di Bali pada 2018. Sri Mulyani mengatakan koalisi ini bertujuan mendorong menteri-menteri keuangan menggunakan kebijakan fiskal, mengelola keuangan publik, dan memobilisasi pendanaan untuk mendanai program-program yang berhubungan dengan penanganan perubahan iklim, baik di level domestik maupun global.
“Terpilihnya Indonesia sebagai co-chairs menunjukkan bahwa kita diperhitungkan di dunia termasuk dalam mengatasi climate changes. Posisi Indonesia yang strategis sebagai anggota G20 akan menentukan capaian untuk mengatasi tantangan ini,” kata Sri Mulyani.
Baca: Sri Mulyani: Covid-19 Seperti Makhluk Halus, Tidak Bisa Diajak Negosiasi
