Luhut Targetkan 20 Ribu Hektare Lahan Food Estate Sumatera Utara Tergarap 2024

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan 20 ribu hektare lahan lumbung pangan atau food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, bisa tergarap sampai 2024. Ia yakin pemanfaatan lahan akan meningkat secara bertahap.

    "Kami bekerja keras untuk itu, kalau ini jadi semua kita berharap tahun ini  1.000 hektare yang akan digarap.  Kemudian land clearing di lahan 1.500 hektar dan kita berharap tahun depan bisa lebih dari 3.500-4.000 hektar yang telah terolah," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Maret 2021.

    Food estate Humbang Hasundutan mencakup tiga area yang meliputi Desa Ria-ria seluas 411,5 hektare; area Hutajulu seluas 120,5 hektare; dan Parsingguran seluas 253 hektare. Pada masa tanam pertama, area yang dimanfaatkan petani baru mencakup Desa Ria-ria.

    Akhir pekan lalu, petani memanen komoditas kentang perdana sebanyak 79,45 ton dari lahan tanam area Desa Ria-ria seluas 215 hektare. Komoditas yang ditanam di area tersebut selain kentang ialah bawang merah dan bawang putih.

    Menurut Luhut, Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengembangkan pusat riset untuk mendukung produktivitas lahan. “Kami harapkan dalam dua tahun dari sekarang, pusat riset tersebut sudah bisa menghasilkan benih varietas yang cocok untuk di sini,” kata dia.

    Luhut juga meminta adanya pengembangan pupuk untuk mendorong hasil produksi lahan. Ia mencontohkan pupuk kompos yang dapat diolah dari bahan baku enceng gondok di Danau Toba. Jika digunakan, Luhut memperkirakan pupuk tersebut akan menggenjot hasil produksi hingga 20 persen. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.