TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyoroti langkah pemerintah yang memutuskan melanjutkan program Kartu Prakerja, namun menyetop Bantuan Subsidi Upah atau BSU.
Pasalnya, ia mengatakan sampai saat ini konsumsi masyarakat masih lemah. Selain itu, masih banyak pekerja yang upahnya dipotong akibat pandemi. Apalagi, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 pemangkasan gaji itu diperkenankan bagi industri yang terimbas pagebluk.
"Tetapi pemerintah karena tidak punya uang akhirnya menutup BSU tapi melanjutkan kartu prakerja. Saya melihat baiknya Kartu Prakerja yang Rp 10 triliun dalam satu semester untuk 2,7 juta orang itu juga diberikan kepada pekerja yang mengalami pemotongan upah," ujar Timboel kepada Tempo, Kamis 25 Februari 2021.
Timboel mengatakan para pekerja yang terimbas pagebluk itu perlu juga mendapat Kartu Prakerja. Musababnya, sebagian dari mereka ada yang terkena pemotongan gaji, dirumahkan tanpa upah, hingga terimbas pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah resmi membuka program Kartu Prakerja gelombang 12 pada Selasa, 23 Februari 2021. Sebanyak 600 ribu peserta akan terjaring dalam gelombang kali ini.
Timboel mengatakan program tersebut mesti bisa menjangkau mereka yang terkena pemotongan upah agar konsumsinya terjaga. Ia menilai selama ini program yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo sejak kampanye Pilpres 2019 masih tidak tepat sasaran.
