Nasabah Jiwasraya Minta Ketemu Jokowi, Moeldoko Janjikan Mediasi dengan BUMN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko memberikan keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. AHY menyebut kudeta kepemimpinan Partai Demokrat demi kepentingan Moeldoko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko memberikan keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. AHY menyebut kudeta kepemimpinan Partai Demokrat demi kepentingan Moeldoko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko siap memediasi korban korupsi Jiwasraya dengan Kementerian BUMN jika diperlukan.

    “Kalau diperlukan, nanti ibu-ibu atau tim kita terima di KSP selanjutnya kita undang dari BUMN baru kita diskusikan keluhan anggota Jiwasraya ada di mana,” kata Moeldoko dalam acara acara KSP Mendengar Sesi 9, dikutip dari YouTube Webinar Publik, Kamis, 11 Februari 2021.

    Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi permintaan Ana Rustiana dari Forum Korban BUMN Jiwasraya untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menilai opsi restrukturisasi sama sekali tidak menguntungkan nasabah korban Jiwasraya.

    Program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai sebagai solusi terbaik bagi nasabah, karena memberikan peluang pengembalian polis yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan lainnya.

    ADVERTISEMENT

    Hingga 8 Desember 2021 Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya mencatat sekitar 52 persen atau 109.091 peserta dari kategori pemegang polis korporasi mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya.

    Selain itu, terdapat sekitar 25 persen atau 4.350 peserta dari pemegang polis kategori Bancasassurance yang mengikuti program penyelamatan polis ini. Sedangkan pemegang polis kategori ritel mencapai 10 persen atau 23.848 peserta sejak pertama kali disosialisasikan pada pertengahan Januari 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.