Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nelayan Tolak Aktivitas Kapal Cantrang di Kepulauan Masalembu, Ini Sebabnya

image-gnews
Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. KIARA juga menyoroti kebijakan Menteri Edhy yang dinilai mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana yang terdapat dalam izin benih lobster dan izin penggunaan cantrang yang akan dikeluarkan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. KIARA juga menyoroti kebijakan Menteri Edhy yang dinilai mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana yang terdapat dalam izin benih lobster dan izin penggunaan cantrang yang akan dikeluarkan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Nelayan Masalembu menolak adanya aktivitas kapal cantrang yang memasuki wilayah perairan tradisional mereka. Aktivitas kapal cantrang tersebut dinilai sangat meresahkan nelayan kecil dan tradisional yang tinggal di Desa Masalima dan Desa Sukajeruk, Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Sekretaris Persatuan Nelayan Masalembu, Mat’Sahri, menyatakan bahwa aktivitas kapal cantrang di wilayah perairan tradisional Masalembu bahkan sudah memasuki wilayah 3 mil dari bibir pantai Pulau Masalembu.

“Sudah banyak rumpon nelayan yang hilang karena kapal cantrang masuk ke laut kami. Rumpon yang hilang itu ada yang berumur lebih dari 5 tahun dan itu sangat merugikan kami nelayan yang hidupnya bergantung dari hasil tangkapan ikan dari rumpon,” kata Mat’Sahri dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 23 Januari 2021.

Penolakan nelayan terkait cantrang, kata Mat'Sahri, sudah dilakukan bertahun-tahun. "Kami sudah sangat resah," ujar dia. Untuk itu, pada tanggal 20 Januari 2021, Persatuan Nelayan Masalembu bersama dengan KIARA, LBH Surabaya serta Walhi Jawa Timur mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur untuk melaporkan adanya aktivitas dan operasi kapal cantrang di wilayah Kepulauan Masalembu.

Koalisi masyarakat tersebut menilai aktivitas kapal cantrang ini merupakan dampak nyata pasca direvisinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hasil dari revisi Permen KP No. 71 Tahun 2016 adalah Permen KP No. 59 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2020.

Di dalam Permen KP tersebut pada pasal 36, cantrang dikeluarkan dari kategori alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Alat tangkap yang dikategorikan mengganggu dan merusak berlanjutan sumber daya ikan antara lain pair sein, lampara dasar, pukat hela dasar berpalang (beam trawl), pukat hela kembar berpapan (twin bottom otter trawl), pukat hela dasar dua kapal (bottom pair trawl), pukat hela pertengahan dua kapal (midwater pair trawl), perangkap ikan peloncat (aerial trap), dan muro ami (drive-in net).

Penerbitan Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 yang melegalkan cantrang sebagai alat tangkap dinilai menyebabkan sejumlah persoalan serius. Misalnya, beleid ini mengabaikan temuan KKP sendiri yang dipublikasikan dalam dokumen Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir tahun 2018.

Aturan itu menyebut cantrang dapat menyebabkan tiga hal, yaitu mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput.

Persoalan lainnya, dengan memberikan izin penggunaan cantrang diberikan di WPP 712 yang berada di perairan laut Jawa, KKP dinilai terus mendorong eksploitasi sumber daya ikan dan perusakan terumbu karang di kawasan tersebut, terutama di perairan pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Masalembu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

2 jam lalu

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama peserta pawai bebas plastik di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Berbagai organisasi dan komunitas melakukan Pawai Bebas Plastik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penanganan yang lebih baik terhadap sampah khususnya plastik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti memulai kariernya tanpa latar belakang pendidikan tinggi, namun dengan semangat wirausaha yang kuat.


KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

1 hari lalu

KKP bersama Universitas
 Mulawarman mengelola Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam
Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama
di Indonesia, melalui penandatanganan perjanjian kemitraan di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Penyerahan bantuan pemerintah bidang konservasi ditargetkan kepada 20 KOMPAK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia


KKP Resmikan Gedung Pelayanan Lanjaman di Muara Baru Jakarta

1 hari lalu

KKP melalui LPSPL Serang meresmikan gedung pelayanan “Lanjaman” di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin 3 Juni 2024.
KKP Resmikan Gedung Pelayanan Lanjaman di Muara Baru Jakarta

Gedung dibangun untuk meningkatkan kualitas dan standar layanan khususnya pengelolaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi


KKP: Ikan Tuna Indonesia Sumbang 18 Persen Produksi Dunia, Sekitar 8,3 Juta Ton per Tahun

1 hari lalu

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ridwan Mulyana, dalam acara Road to Indonesia Tuna Investment and Business Forum
KKP: Ikan Tuna Indonesia Sumbang 18 Persen Produksi Dunia, Sekitar 8,3 Juta Ton per Tahun

Indonesia memiliki lima jenis teratas komoditas kualitas ikan tuna unggulan diantaranya, tuna sirip kuning dan tuna sirip biru.


KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

1 hari lalu

Kepala BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie bersama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Komsanah Sukarti, menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama di Indonesia, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

KKP bersama Unmul menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu.


Pertamina International Shipping Gandeng Mitra Global untuk Perkuat Angkutan LPG

2 hari lalu

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi ketika ditemui media di Menara BRILian pada Jumat, 1 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Pertamina International Shipping Gandeng Mitra Global untuk Perkuat Angkutan LPG

Pertamina International Shipping menandatangani perjanjian kerja sama dengan B Shipping untuk pembelian serta carter kapal LPG.


Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

2 hari lalu

Rancang Ekosistem Karbon Biru. prasetya.ub.ac.id
Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

Kehadiran KKP di Jerman menyampaikan posisi Indonesia pada Ocean and Climate Change Dialogue.


Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

2 hari lalu

Para pencari kerja mencari informasi lowongan kerja dalam Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2024. Pameran tersebut diikuti sekitar 35 perusahaan dengan menawarkan ribuan lowongan kerja bagi lulusan SMA hingga sarjana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

Disnaker Kota Palembang membuka job fair atau bursa lowongan kerja dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1341.


Cerita Pedagang Sapi Kurban Asal Pati Raup Omzet Rp 9 Miliar: Termahal Sapi Limosin, Langganan Pejabat

2 hari lalu

Zabidi, pedagang sapi asal Pati, di kandang sapi miliknya di Citayam, Tajurhalang, Bogor. Foto: Istimewa
Cerita Pedagang Sapi Kurban Asal Pati Raup Omzet Rp 9 Miliar: Termahal Sapi Limosin, Langganan Pejabat

Pedagang asal Pati, Jawa Tengah, bernama Zabidi, mengklaim 99 persen dari 500 ekor sapi dagangannya ludes diborong para pekurban.


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

3 hari lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.