Ringankan APBN, Ketua Kadin Minta Akses Vaksin Covid-19 Secara Mandiri Dibuka

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Rosan P Roeslani meminta pemerintah membuka akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada dunia usaha. Program vaksin mandiri dianggap akan mempercepat pemerataan vaksinasi.

    "Jika vaksinasi ini bisa cepat dilakukan bagi karyawan, pekerja maupun kalangan dunia usaha, harapannya akan mempercepat pemulihan ekonomi juga," kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dalam keterangannya, Kamis, 14 Januari 2021.

    Rosan menyebut sasaran penyuntikan saat ini sangat besar, yakni mencapai ratusan juta dosis. Dengan program vaksin mandiri, ia meyakini vaksinasi bisa kelar dalam waktu kurang dari satu tahun.

    Pemerintah sempat membuka opsi vaksin mandiri untuk vaksinasi Covid-19. Namun, rencana itu dihentikan lantaran memperoleh protes dari masyarakat. Pemerintah akhirnya memutuskan vaksin diberikan gratis kepada seluruh penduduk.

    Selain mempercepat vaksinasi, Rosan mengatakan program vaksin mandiri akan meringankan beban APBN. “Apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam list Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Rosan.

    Dia mengatakan, kerja sama pengadaan vaksin dengan swasta selain bisa mengurangi biaya, juga dapat mempercepat akses dan pendistribusian.

    Penyuntikan vaksin Covid-19 telah berjalan dengan penerima pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat ini, Indonesia memiliki 3 juta vaksin berbentuk vaksin jadi dan 15 juta vaksin bulk dari Sinovac Biotech Ltd—perusahaan farmasi asal Cina. Sebanyak lebih dari 700 dosis vaksin jadi telah didistribusikan ke 34 provinsi.

    Baca: Saham BUMI Hari Ini Masih Menguat, Bagaimana Emiten Grup Bakrie Lainnya?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.