Vaksin Covid-19, Airlangga: Sesuai Undang-undang Itu Wajib

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020. Rapat kerja itu mengangkat tema Akselerasi Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020. Rapat kerja itu mengangkat tema Akselerasi Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Menuju Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Setelah selesai, pemerintah akan melanjutkan vaksinasi untuk kelompok petugas publik berjumlah 17,4 juta orang; kelompok lanjut usia berjumlah 21,5 juta orang; kelompok masyarakat di zona merah sebesar 63,9 juta orang; dan kelompok masyarakat lainnya sebanyak 77,4 juta orang. Dengan demikian, total penerima vaksin ditargetkan sebesar 182 juta orang.

    Khusus untuk lansia, Airlangga mengatakan vaksinasi diberikan setelah melihat uji coba yang diberikan khusus untuk kelompok tersebut. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, vaksin akan selesai pada 2021.

    Pemerintah Indonesia kini telah mengantongi 3 juta vaksin dari perusahaan Cina, Sinovac Biotech Ltd. Vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi sebanyak lebih dari 700 ribu dosis, namun penyuntikannya masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    Baca: Airlangga Blak-blakan Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan PSBB Jawa Bali

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.