Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi 1 Juta PPPK 2021, Guru Honorer Kategori II Bisa Ikut Lagi

image-gnews
Ratusan massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Selama ini, status mereka tidak jelas, apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. TEMPO/Subekti
Ratusan massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Selama ini, status mereka tidak jelas, apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membuka seleksi 1 juta guru Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut seleksi ini terbuka bagi para guru honorer.

"Termasuk di dalamnya guru honorer kategori II,"kata Bima dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.

Menurut dia, seleksi ini dilakukan karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Selain itu, guru pun juga hanya akan direkrut menjadi PPPK, bukan PNS, demi alasan reformasi birokrasi.

Kategori II adalah status bagi guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 dan namun belum kunjung diangkat menjadi guru tetap berstatus PNS. Mereka digaji dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, bukan lewat APBN atau APBD.

Kala itu, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, rekrutmen guru honorer dilakukan secara masif karena adanya kekurangan tenaga pengajar. Tapi kini, pemerintah sendiri yang kesulitan untuk mengangkat mereka jadi PNS akibat kendala anggaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sehingga pada tahun 2018 sampai 2019, pemerintah membuka rekrutmen PPPK untuk para guru honorer Kategori II ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhadjir Effendy, menyebut ada 155 ribu guru honorer yang diprioritaskan ikut seleksi PPPK.

"Seluruh guru honorer bakal diangkat sampai habis. Memang bakal membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun ke depan," kata dia dalam kunjungan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Februari 2019.

Tapi tak semua guru honorer Kategori II yang mendaftar berhasil diserap menjadi PPPK karena ada yang tak memenuhi syarat administrasi. Sementara, para guru honorer yang sudah lolos PPPK pun juga belum seluruhnya mendapatkan kepastian soal status PPPK mereka.

Baca: 4 Fakta Rencana Nadiem Makarim Gelar Seleksi 1 Juta Guru Honorer untuk Jadi PPPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Helldy saat Lantik Pejabat Fungsional dan PPPK Pemkot Cilegon

22 jam lalu

Sebanyak 197 Pegawai Pemerintah Kota Cilegon dilantik oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian
Pesan Helldy saat Lantik Pejabat Fungsional dan PPPK Pemkot Cilegon

Helldy meminta para pegawai yang baru dilantik selalu meningkatkan kinerja untuk memberikan kontribusi positif kepada pelayanan di Pemerintah Kota Cilegon.


Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada. Siapa saja?


Demokrat Rekomendasikan Inkumben Gubernur dan Eks Bupati Lahat Maju Pilgub Sumsel

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Demokrat Rekomendasikan Inkumben Gubernur dan Eks Bupati Lahat Maju Pilgub Sumsel

AHY mengatakan penentuan pasangan calon gubernur dan wakilnya ditetapkan di tingkat majelis tinggi Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.


Jembatan Suramadu Diresmikan 15 Tahun Lalu, Ini Profil Lengkap Jembatan Ikonik Sepanjang 5 Kilometer

1 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jembatan Suramadu Diresmikan 15 Tahun Lalu, Ini Profil Lengkap Jembatan Ikonik Sepanjang 5 Kilometer

Jembatan Suramadu, atau Jembatan Surabaya-Madura, adalah salah satu ikon arsitektur modern di Indonesia.


Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

Presiden Jokowi mengungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang ke IKN untuk upacara HUT ke-79 RI.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

2 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.


Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

3 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

Jembatan Suramadu menyatukan Pulau Madura dan Jawa. Kecuali Jokowi, presiden sebelumnya berkontribusi mewujudkan jembatan ini.


Kenapa Uang Iuran Tapera PNS Cair Sedikit Meski Menabung Puluhan Tahun?

5 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Kenapa Uang Iuran Tapera PNS Cair Sedikit Meski Menabung Puluhan Tahun?

Belakangan muncul kabar soal kecilnya uang pencairan simpanan pensiunan PNS meski sudah menabung puluhan tahun. Begini penjelasan BP Tapera.


Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

6 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

Taperum untuk PNS merupakan program yang dibentuk pada 1993. Kini diwacanakan diberlakukan potong gaji 3 persen untuk Tapera kepada seluruh pekerja.