Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Fakta Rencana Nadiem Makarim Gelar Seleksi 1 Juta Guru Honorer untuk Jadi PPPK

image-gnews
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, saat konferensi pers terkait pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap TA 2020/2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, saat konferensi pers terkait pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap TA 2020/2021.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuka kesempatan untuk para guru honorer mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada tahun depan. Seleksi ini mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah negeri.

"Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud memperkirakan kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Senin, 23 November 2020.

Nadiem menyebut kebijakan ini akan memberikan kesempatan bagi guru honorer kompeten bisa memperoleh penghasilan yang layak. Berikut seputar fakta tentang seleksi PPPK guru honorer berdasarkan rencana Nadiem.

1. Ada Perbedaan Sistem Seleksi dengan Tahun Sebelumnya

Nadiem Makarim mengatakan terdapat perbedaan seleksi guru PPK yang dilakukan pada 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila sebelumnya guru hanya memperoleh kesempatan sekali per tahun, pada tahun depan, guru honorer dapat mengikuti seleksi PPPK hingga tiga kali.

Dengan begitu, kata Nadiem, jika yang bersangkutan gagal pada kesempatan pertama, mereka dapat belajar lagi dan dapat mengulang ujian seleksi hingga dua kali. “Ujian seleksinya bisa diikuti pada tahun sama pada 2021 ataupun di tahun berikutnya. Karena ini merupakan suatu program berkesinambungan," ucapnya.

2. Terdapat Materi Persiapan Bagi Peserta Seleksi

Nadiem menjelaskan, Kementerian bakal menyediakan materi persiapan. Ia berharap materi ini mendorong seluruh guru honorer mendapatkan kesempatan sama untuk mengikuti seleksi.“Jadi kita pastikan akan ada berbagai macam pelatihan daring yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian,” kata Nadiem.

Pemerintah, kata Nadiem, juga menjamin bagi guru honorer yang lolos seleksi itu itu akan diangkat menjadi PPPK dan penganggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat. “Dalam pengumuman ini adalah seleksi pada 2021 dan banyak sekali yang berbeda dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

2 jam lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

Dinas Pendidikan DKI sebelumnya menjelaskan kebijakan cleansing guru honorer ini dilakukan untuk penataan.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

4 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

6 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Menko Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 6-7 persen jika ingin keluar dari kategori negara middle income trap. Pertumbuhan Ekonomi selama ini stagnak di kisaran 5 persen


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

7 jam lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

8 jam lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

DPRD menanggapi klaim Dinas Pendidikan alasan diterapkan kebijakan cleansing karena kepala sekolah merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan dinas.


Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

8 jam lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

Kepala Ekonom BCA David Sumual menganalisis, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen untuk bisa keluar dari middle income trap.


Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

21 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

Pemerintah luncurkan Simbara dengan perluasan pada komoditas nikel dan timah. Luhut klaim bisa hasilkan royalti hingga Rp 10 triliun per tahun.


Ramai Terdampak Cleansing, Berapa Gaji Guru Honorer? Segini Perkiraannya

1 hari lalu

Honor guru honorer tak perlu lagi NUPTK.
Ramai Terdampak Cleansing, Berapa Gaji Guru Honorer? Segini Perkiraannya

Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengklaim guru honorer yang terdampak cleansing digaji menggunakan dana BOS. Berapa gaji guru honorer?


Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office masih dikaji.


Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan), Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) berfoto bersama usai peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan Simbara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak batu , tahun lalu mencapai 18 persen di atas target. Tahun ini Simbara diluncurkan untuk nikel dan timah