Selain menempuh jalur hukum, pemerintah menggencarkan kampanye positif terkait kelapa sawit di luar negeri melalui media sosial. "Sambil tentu kami juga melakukan perbaikan di dalam negeri," kata Donny. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit agar dapat berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Mahmud, menyatakan pemerintah juga tengah berupaya menyelesaikan masalah perkebunan sawit di dalam hutan.
Tahun lalu pemerintah menyelesaikan rekonsiliasi data tutupan sawit dan menemukan 3,4 juta hektare dari total 16,3 juta hektare tutupan sawit berada di kawasan hutan. "Kami juga terus sempurnakan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System," katanya.
Meski banyak menghadapi hambatan di Uni Eropa, pemerintah tak berencana menghentikan ekspor ke sana karena potensi pasarnya. Pada 2019 Uni Eropa berada di urutan ketiga tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia. Sebanyak 62 persen dari total impor minyak nabati Uni Eropa pada periode tersebut adalah minyak kelapa sawit.
Indonesia masih aktif membuka pasar baru. "Setiap penunjukan duta besar baru, salah satu yang diminta dipromosikan di pasar global adalah kelapa sawit," ujar Musdalifah. Salah satu pasar potensialnya saat ini berada di Afrika.
Baca: Laju Tren Positif Harga CPO Diprediksi Berlanjut di Tahun Depan
VINDRY FLORENTIN
