Garuda Indonesia Belum Kantongi Izin Penerbangan Umrah ke Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bercorak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat dipamerkan di akun media sosial maskapai plat merah tersebut. Instagram

    Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bercorak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat dipamerkan di akun media sosial maskapai plat merah tersebut. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra memastikan perseroannya sampai saat ini belum mengantongi izin penerbangan umrah dari otoritas Arab Saudi. Sesuai dengan aturan pemerintah setempat, izin layanan penerbangan umrah baru diberikan kepada maskapai Saudi Airlines.

    “Haji dan umrah aturannya ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi dan saat ini hanya boleh Saudi Airlines,” ujar Irfan dalam acara Public Expose Garuda Indonesia, Selasa, 15 Desember 2020.

    Meski demikian, Irfan memastikan Garuda Indonesia telah melakukan satu kali uji coba penerbangan umrah sebagai langkah persiapan. Bila umrah dibuka pada 1 Januari mendatang, Irfan menyebut pihaknya beserta agen penyedia layanan perjalanan sudah siap melayani penumpang.

    Dia pun berharap Garuda Indonesia segera mengantongi izin penerbangan tersebut.  Apalagi, kata Irfan, Garuda telah rutin mengangkut penerbangan repatriasi atau pemulangan warga negara dengan rute Arab Saudi.

    Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Oman Fathurahman, sebelumnya menyebut jamaah umrah asal Indonesia diperkirakan akan kembali diberangkatkan setelah sempat ada evaluasi karena 13 jamaah pada kloter 1 dan 2 terkonfirmasi positif Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.