Sri Mulyani: Realisasi Kredit dari Dana Pemerintah di Perbankan Rp 254 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp 254,37 triliun. Sebelumnya pemerintah menempatkan dana Rp64,5 triliun di Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Syariah. 

    "Artinya dana yang diletakkan di bank tersebut bisa meningkatkan 4 kali lipat kredit yang disalurkan ke masyarakat," kata Sri Mulyani pada konfrensi pers virtual dalam konferensi pers virtual Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Senin, 30 November 2020.

    Dia menuturkan total penyaluran kredit Rp 254,37 triliun terdiri dari bank Himbara senilai Rp 218,36 triliun, BPD Rp 30,12 triliun, dan bank syariah Rp5,89 triliun.

    Nilai Rp 254,37 triliun itu, kata dia, disalurkan kepada 3,74 juta debitur. Di mana debitur di bank Himbara 3,55 juta debitur, BPD 146.592 debitur, dan bank syariah 44.320 debitur.

    Sri Mulyani menambahkan, secara total alokasi dana PEN untuk UMKM adalah sebesar Rp 66,99 triliun sehingga dengan outstanding penempatan dana yang sebesar Rp 64,5 triliun menyisisakan anggaran yang masih tersedia Rp 2,49 triliun.

    Adapun sebelumnya, total penempatan dana murah pemerintah  Rp 64,5 triliun, terdiri dari pada bank Himbara sebesar Rp 47,5 triliun, BPD Rp 14 triliun dan bank syariah Rp 3 triliun.

    Baca: Ini Cara Sri Mulyani Menjelaskan Perlunya Utang RI ke Siswa SD-SMA

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.