Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Realisasi Kredit dari Dana Pemerintah di Perbankan Rp 254 T

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp 254,37 triliun. Sebelumnya pemerintah menempatkan dana Rp64,5 triliun di Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Syariah. 

"Artinya dana yang diletakkan di bank tersebut bisa meningkatkan 4 kali lipat kredit yang disalurkan ke masyarakat," kata Sri Mulyani pada konfrensi pers virtual dalam konferensi pers virtual Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Senin, 30 November 2020.

Dia menuturkan total penyaluran kredit Rp 254,37 triliun terdiri dari bank Himbara senilai Rp 218,36 triliun, BPD Rp 30,12 triliun, dan bank syariah Rp5,89 triliun.

Nilai Rp 254,37 triliun itu, kata dia, disalurkan kepada 3,74 juta debitur. Di mana debitur di bank Himbara 3,55 juta debitur, BPD 146.592 debitur, dan bank syariah 44.320 debitur.

Sri Mulyani menambahkan, secara total alokasi dana PEN untuk UMKM adalah sebesar Rp 66,99 triliun sehingga dengan outstanding penempatan dana yang sebesar Rp 64,5 triliun menyisisakan anggaran yang masih tersedia Rp 2,49 triliun.

Adapun sebelumnya, total penempatan dana murah pemerintah  Rp 64,5 triliun, terdiri dari pada bank Himbara sebesar Rp 47,5 triliun, BPD Rp 14 triliun dan bank syariah Rp 3 triliun.

Baca: Ini Cara Sri Mulyani Menjelaskan Perlunya Utang RI ke Siswa SD-SMA

HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

16 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

1 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

DPP Apindo DKI Jakarta mengaku telah menolak Tapera sejak 2016. Pernah diajak diskusi dengan sejumlah kementerian.


BSI Gandeng Startup Optimalkan Akses Permodalan bagi UMKM

3 hari lalu

Pengguna mencoba aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah saat Grand Launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di  Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI berkolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas meluncurkan Layanan Investasi #SerbaSyariah. Nasabah pun kini bisa membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) secara daring melalui Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah. Tempo/Tony Hartawan
BSI Gandeng Startup Optimalkan Akses Permodalan bagi UMKM

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dengan startup Qasir.id mengoptimalkan akses permodalan pembiayaan 24 ribu UMKM.


Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

3 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi bersama jajaran saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pada keterangannya, Arief mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan telah disiapkan anggaran Rp 9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg).


Telkom Gelar Corporate Customer Gathering dan Salurkan Bantu ke UMKM

4 hari lalu

Telkom Gelar Corporate Customer Gathering dan Salurkan Bantu ke UMKM

Corporate Customer Gathering merupakan rangkaian kegiatan Anniversafari menyambut HUT ke-59 Telkom.


Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

6 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.