Menurut Sri Mulyani, efektifitas APBN dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk itu, kata dia, kolaborasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan.
Hal itu ditunjukkan pada triwulan III 2020 konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8 persen. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara yang minus 6,9 persen pada triwulan II.
"Akselerasi belanja APBN ttersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat karena covid19 pada kuartal II. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal PEN pada 2021," kata dia.
Adapun total belanja negara 2021 akan menncapai Rp 2.750 triliun, di mana 1032 T dialokasikan 87 kementerian lembaga. Sedangkan TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp 795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.
Baca: Sri Mulyani Dorong Optimalisasi Aset Negara
HENDARTYO HANGGI
