TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga, serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.
"Hal itu diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, PEN dan berbagai prioritas pembangunan strategis," kata Sri Mulyani dalam penyerahan DIPA dan TKDD 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana yang disiarkan secara virtual Rabu, 25 November 2020.
Dia menuturkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 dilaksanakan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19. Keuangan negara, kata dia, menjadi instrumen utama dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi nasional.
Sesuai Peraturan Presiden Nomoe 72 Tahun 2020, kata dia, APBN tahun 2020 diperkirakan akan mengalami 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 1.039 triliun.
"Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan countercylical dari perlemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen untuk 2020," ujarnya.