Meski demikian Isa menegaskan pemerintah tidak menjadikan penempatan PMN untuk mendapatkan dividen secara besar-besaran karena terdapat tujuan lain dari pemberian PMN tersebut.
“Kita tidak selalu menempatkan PMN untuk mendapat dividen besar. Bahkan mungkin saja untuk beberapa periode ikhlas untuk tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar,” ujarnya.
Ia menuturkan tujuan lain dari pemberian PMN adalah menugaskan BUMN untuk melakukan sesuatu sesuai instruksi pemerintah seperti Hutama Karya yang diberi tanggung jawab membangun jaringan tol di Sumatera.
Isa menjelaskan pembangunan jalan tol oleh Hutama Karya akan berimplikasi pada peningkatan PDB regional karena menyerap tenaga kerja, terciptanya aktivitas ekonomi baru, serta tumbuhnya kawasan industri dan wisata.
“Keuntungan Hutama Karya masih jauh jadi kita tidak mengharapkan dividen dari tol Sumatera. Tapi kita yakin dalam beberapa tahun ke depan ekonomi Sumatera meningkat pesat,” tegasnya.
Untuk tahun ini pemerintah memberikan PMN Rp45,05 triliun kepada BUMN dan lembaga yang terdiri dari alokasi awal pada APBN 2020 sebesar Rp16,95 triliun, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Rp24,07 triliun, dan bersifat nontunai Rp4,03 triliun.
Baca: Per 10 November, Kemenkeu: PMN Sudah Terserap Rp 16,95 T
