Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ilham Rakhman Hakim menjelaskan bahwa untuk saat ini kebijakan untuk penyaluran BBM Ron 88 masih tertuang dalam beleid.
Menurut dia, keputusan penghapusan Premium tidak bisa diputuskan hanya oleh Kementerian ESDM ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi, keputusan tersebut harus diambil pada tingkat kabinet.
"Ini butuh keputusan di level kabinet jadi tidak sendirian di satu kementerian karena ini efeknya cukup besar jadi kami harus hati-hati," ujarnya dalam webinar yang digelar pada Rabu, 18 November 2020.
Sebab, penghapusan Premium akan berdampak pada sejumlah program terkait dengan pemerataan harga bahan bakar di seluruh Indonesia, yaitu program BBM 1 harga yang digencarkan pemerintah.
Saat ini, Ilham mengatakan bahwa Kementerian ESDM terus memberikan edukasi kepada masyarakat golongan mampu untuk beralih pada BBM yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga mencari beberapa opsi selain RON 88 yang bisa dijual lebih murah.
"Karena kita ada uji coba dengan Pertamina dengan ATPM ron rendah tapi dengan sulfur 55, tapi dari sisi kilang belum siap," ungkapnya.
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun buka suara mengenai kabar akan dihapusnya bahan bakar minyak Premium, khususnya di area Jawa, Madura, dan Bali, pada 2021 mendatang. "Yang saya dengar dalam rapat-rapat dengan direksi, tidak ada rencana penghapusan Premium," ujar Ahok kepada Tempo, Kamis, 19 November 2020.
CAESAR AKBAR | BISNIS
Baca juga: Ahok Buka Suara Soal Kabar Premium Dihapus Tahun 2021
