Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

80 Kapal Pencuri Ikan Diringkus hingga November, Terbanyak dari Vietnam

image-gnews
Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meringkus 80 kapal pencuri ikan atau illegal fishing dalam satu tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 59 di antaranya merupakan kapal ikan asing dan 19 sisanya kapal asli Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP mencatat kapal asing yang telah diamankan petugas paling banyak berasal dari Vietnam, yakni mencapai 27 unit. Selanjutnya, 16 kapal berasal dari Filipina, 17 kapal dari Malaysia, dan satu kapal berasal dari Taiwan.

Menteri KKP Edhy Prabowo telah menugaskan jajarannya menyiagakan pengawasan di perairan Nusantara selama 24 jam. Dia juga meminta sinergitas dengan lembaga lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, serta Polisi Air diperkuat.

Teranyar, KKP meringkus dua kapal ikan ilegal asal Malaysia di perairan Selat Malaka. Kapal ditangkap dalam operasi Kapal Patroli Hiu 01 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Tentu ini kabar yang membanggakan, para petugas kita meneladani sifat-sifat pahlawan dengan semangat tak kenal lelah menjaga wilayah perairan kita dari pencurian ikan oleh kapal asing," kata Dirjen PSDKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangannya, Rabu petang, 11 November 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penangkapan dua kapal dilakukan pada 10 November 2020 pukul 07.10 WIB dan pukul 08.40 WIB. Kedua kapal berbendera Malaysia tersebut ialah KM SLFA 5223 dan KM PKFB 1786. KM SLFA 5223 diawaki oleh tiga ABK dan KM PKFB 1786 diawaki oleh empat ABK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sempat Membantah BPOM Akhirnya Tarik Roti Okko, Sandiaga Sebut Golden Visa untuk Menstimulus Investasi di IKN

2 hari lalu

Roti Okko. rotiokko.com
Terpopuler: Sempat Membantah BPOM Akhirnya Tarik Roti Okko, Sandiaga Sebut Golden Visa untuk Menstimulus Investasi di IKN

BPOM memerintahkan penarikan roti bermerek Okko dari pasaran usai temuan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk itu.


3 Perusahaan Dapat Izin KKP Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster

3 hari lalu

Benih lobster. Foto: KKP
3 Perusahaan Dapat Izin KKP Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster

Sebanyak tiga perusahaan telah diverifikasi dan mendapatkan surat keterangan melakukan kegiatan pembudidayaan lobster dari KKP.


KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

6 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo. Dok. KKP
KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

Perjanjian pengalihan pembayaran utang untuk kegiatan konservasi terumbu karang dilakukan antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah AS.


Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

7 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat Training & Workshop of Marine Spatial Planning to Advance Blue Economy in the Balikpapan Bay. Dok. KKP
Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


KKP Ungkap Titik Rawan Penyelundupan Benih Bening Lobster

8 hari lalu

Polisi menunjukkan barang bukti berupa benih lobster saat pengungkapan kasus penyelundupan di Mako Polairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat, 17 Mei 2024. Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan sekitar 91.246 ekor benih bening lobster (BBL) senilai Rp19,2 miliar yang berasal dari perairan di daerah Jawa Barat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KKP Ungkap Titik Rawan Penyelundupan Benih Bening Lobster

KKP menyatakan ada empat titik rawan penyelundupan benih benur lobster atau BBL.


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

12 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

16 hari lalu

Tim Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menguburkan paus terdampar dalam kondisi mati di Pantai Hela Desa Kolorae, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur  Sabtu 6 juli 2024.
KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

Hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan Raijua dan Desa Kolorae, disepakati metode penanganan mamalia laut adalah dengan cara dikubur.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

17 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

21 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri) dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (ketiga dari kanan) dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Bali, Jumat 5 Juli 2024.
Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali.


KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

22 hari lalu

Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024. Dok. KKP.
KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

Pada acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024, Sekretaris Jenderal KKP Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkap urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.