TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih menyusun skema pemberian vaksin Covid-19 secara mandiri. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyatakan pengaturannya tengah dirancang dalam peta jalan vaksinasi. "Roadmap-nya sedang dalam tahap finalisasi," ujarnya kepada Tempo, Selasa 3 November 2020.
Wiku menyatakan roadmap tersebut mencakup pengadaan hingga distribusi vaksin. Dari sisi pengadaan misalnya, akan disediakan data kandidat vaksin hingga estimasi kebutuhannya. Jaringan rantai dingin dan kapasitas sumber daya manusia juga turut disusun dalam roadmap untuk menjamin alur distribusi.
Ihwal target penerima vaksinnya, Wiku menyatakan tak semua masyarakat akan mendapatkan vaksin secara gratis. Dalam rancangan sementara roadmap, hanya kelompok prioritas yang mampu ditanggung oleh pemerintah. Sementara yang lain dapat mengakses vaksin secara mandiri. Wiku enggan menjelaskan lebih detil mengenai ini.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu kelompok prioritas itu adalah penerima bantuan BPJS Kesehatan dan berusia antara 15 tahun hingga 59 tahun. Pemberian vaksin juga akan diutamakan untuk penduduk di zona merah Covid-19 atau daerah dengan tingkat penularan tinggi. Vaksinasi akan dilakukan langsung oleh pemerintah.
Sementara itu, vaksinasi yang tidak ditanggung pemerintah akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero). "Jalur vaksin mandiri ini akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra-mitranya yang ditunjuk," kata dia. Pengaturan lebih lanjut seperti harga dan mekanisme vaksinasi akan diumumkan usai penyusunan rencana pelaksanaan vaksinasi usai.
