Setahun Jokowi di Periode Kedua, Ekonom Kritik 5 Hal dalam Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

    Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Kritik ini sekaligus merupakan evaluasi menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di periode keduanya.

    Pertama, Bhima menyoroti langkah pemerintah yang terlambat menangani penyebaran virus corona sehingga dampaknya terhadap perekonomian meluas. “Pertumbuhan ekonomi alami penurunan hingga menyentuh level -5,32 persen akibat terlambatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah,” tutur Bhima pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Bhima membandingkan dengan Pemerintah Cina yang sudah berhasil mendorong pertumbuhan negaranya hingga di level positif 3,2 persen pada periode yang sama. Padahal, Cina ditengarai sebagai negara asal episenter virus.

    Selain Cina, Bhima juga mencontohkan Vietnam yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di level tumbuh positif 0,3 persen. “Ini karena adanya respons cepat pada pemutusan rantai pandemi dengan melakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan Cina,” ucapnya.

    Kedua, Bhima memandang langkah pemerintah dalam menyusun stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menghadapi resesi pun relatif tak terlalu optimal. Ia menyebut stimulus PEN hanya 4,2 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini, tutur Bhima, lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 20,8 persen dan Singapura yang menyentuh 13 persen.

    Ketiga, Bhima menyayangkan rendahnya alokasi anggaran untuk stimulus kesehatan yang porsinya hanya sekitar 12 persen dari total dana PEN. “Sementara itu, korporasi mendapatkan 24 persen stimulus. Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Cuitan Penyebab Polisi Mengira Syahganda Dalang Demo UU Cipta Kerja

    Polisi menangkap Syahganda Nainggolan sebagai dalang kerusuhan UU Cipta Kerja.