Ekonom Ingatkan Bahaya Pembahasan PP Turunan UU Cipta Kerja tanpa Dikawal Buruh

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 15 Oktober 2020. Dalam aksinya mereka menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, karena dinilai tidak berpihak  kepada masyarakat dan merugikan buruh. ANTARA FOTO/Syaiful Arif

    Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 15 Oktober 2020. Dalam aksinya mereka menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan merugikan buruh. ANTARA FOTO/Syaiful Arif


    Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan pihaknya akan mulai membahas aturan turunan Omnibus Law khusus klaster ketenagakerjaan. Total ada tiga RPP dan satu Revisi PP.

    Pembahasan dilakukan pada Senin, 19 Oktober 2020. "Kami akan undang semua federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, KADIN, APINDO," kata dia dalam diskusi Kovid Psikologi.

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan telah menerima undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas aturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam undangan tersebut, Kemenaker meminta KSPI menunjuk empat orang untuk mengikuti pembahasan. Namun, KSPI menolak. "Tapi kami tidak akan ikut," kata juru bicara KSPI Kahar Cahyono.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO

    Baca juga: KSPI Siapkan 4 Aksi Lanjutan Menolak UU Cipta Kerja


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Badan Sering Lemas, Waspada 7 Penyakit ini

    Jangan anggap sepele badan sering lemas. Kondisi tersebut bisa jadi salah satu indikasi dari adanya gangguan atau penyakit tertentu dari yang rin