Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan pihaknya akan mulai membahas aturan turunan Omnibus Law khusus klaster ketenagakerjaan. Total ada tiga RPP dan satu Revisi PP.
Pembahasan dilakukan pada Senin, 19 Oktober 2020. "Kami akan undang semua federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, KADIN, APINDO," kata dia dalam diskusi Kovid Psikologi.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan telah menerima undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas aturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam undangan tersebut, Kemenaker meminta KSPI menunjuk empat orang untuk mengikuti pembahasan. Namun, KSPI menolak. "Tapi kami tidak akan ikut," kata juru bicara KSPI Kahar Cahyono.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO
Baca juga: KSPI Siapkan 4 Aksi Lanjutan Menolak UU Cipta Kerja