BKPM: UU Cipta Kerja Jamin Mahasiswa Jadi Pengusaha Setelah Lulus Kuliah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Undang-undang atau UU Cipta Kerja akan menjamin kemudahan mahasiswa memperoleh pekerjaan selepas menyelesaikan masa kuliah. Salah satu peluangnya ialah menjadi wirausaha.

“Undang-undang ini menjamin adik-adik (mahasiswa) setelah lulus kuliah menjadi pengusaha dengan kemudahan yang ada," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat, 16 Oktober 2020.

Ia menyebut pemerintah telah mendukung munculnya wirausaha baru dengan menyederhanakan sistem regulasi melalui omnibus law UU Cipta Kerja. Beleid sapu jagat ini, tutur Bahlil, mengatur agar calon pengusaha, khususnya sektor UMKM, hanya perlu mengantongi nomor induk berusaha untuk mulai membuka usahanya. “Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), tiga jam beres,” ucapnya.

Bahlil berharap angkatan kerja baru tidak hanya memilih jalur menjadi karyawan atau pekerja di korporasi, tapi juga sebagai pengusaha. Upaya ini, kata dia, penting untuk membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui instrumen swasta.

Musababnya, hingga Oktober 2020, BKPM mencatat jumlah pengangguran terus bertambah hingga diperkirakan mencapai sekitar 15 juta orang. Angka itu berasal dari tujuh juta orang Indonesia yang sedang mencari pekerjaan, 2,5 juta angkatan kerja yang muncul tiap tahun, dan 3,5-5 juta orang yang terkena PHK selama pandemi.

“Tidak mungkin seluruhnya akan terserap  lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI, maupun Polri. Karena itu, timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi haqul yakin Undang-undang Cipta Kerja akan  mendorong produktivitas angkatan kerja di Indonesia meningkat. "Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ujar Anwar Sanusi.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

42 menit lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


Bahlil Sebut Bali Compendium Jadi Senjata RI Lawan Gugatan di WTO

3 hari lalu

Bahlil Sebut Bali Compendium Jadi Senjata RI Lawan Gugatan di WTO

Bahlil menuturkan Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk melawan gugatan di WTO.


Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

4 hari lalu

Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

Sebetulnya, kata Bahlil, ia telah berniat merampungkan RPP IKN pada September. Namun, masih ada klausul dari bakal beleid itu yang perlu disinkronkan.


Bahlil Klaim Masalah Investasi Mangkrak Nyaris Selesai, Tinggal Rp 100 Triliun Belum Terealisasi

4 hari lalu

Bahlil Klaim Masalah Investasi Mangkrak Nyaris Selesai, Tinggal Rp 100 Triliun Belum Terealisasi

Bahlil sempat tak yakin dapat menyelesaikan 100 persen investasi mangkrak yang sudah dia petakan sejak menjabat pada 2019.


Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

4 hari lalu

Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dari 2.078 izin usaha pertambangan atau IUP yang dicabut, ada 700 perusahaan yang menyatakan keberatan.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

4 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

6 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

6 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Bahlil: Tak Ada Kesepakatan Keadilan Harga Kredit Karbon dalam TIIMM G20

7 hari lalu

Bahlil: Tak Ada Kesepakatan Keadilan Harga Kredit Karbon dalam TIIMM G20

Bahlil melihat tak adanya kesepakatan mengenai keadilan harga kredit karbon ini membuat tren investasi di bidang energi hijau timpang.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

8 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.