TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti Undang-undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang naskahnya masih berubah-ubah setelah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Ia mengatakan dalam naskah teranyar yang akan diserahkan kepada presiden pun masih ada substansi yang dihilangkan dan ditambahkan apabila dibandingkan dengan naskah pada hari pengesahan.
"Padahal ini sudah diketok di sidang paripurna. Ini menunjukkan betapa terburu-buru dan dipaksakannya. Seolah-olah kiamat negeri ini kalau tidak ada Omnibus Law," ujar Faisal dalam sebuah webinar, Senin malam, 12 Oktober 2020.
Di samping itu, Faisal pun mempersoalkan pengesahan beleid sapu jagad padahal masih banyak kritik dari berbagai kalangan, misalnya organisasi keagamaan, guru besar, hingga buruh. Artinya, tidak banyak pihak yang disenangkan oleh adanya beleid ini.
"Pemerintah bilang UU tidak mungkin menyenangkan semua, tapi kalau yang merasa terganggu organisasi keagamaan, organisasi profesi keilmuan, guru besar hukum, buruh, mahasiswa, yang disenangkan siapa? Pengusaha. Berarti itu bukan UU yang bagus," ucap Faisal.
Dalam mengkritisi Omnibus Law, Faisal Basri mengatakan semua pihak harus melihat secara utuh substansinya dan tidak bisa hanya dilihat secara parsial pada pasal yang baik atau yang buruk saja. Menurut dia, secara keseluruhan beleid itu berpotensi memperkuat sistem oligarki.
"Kita lihat secara bulat UU-nya, ruhnya sama, terjadi sistem harusnya seimbang kekuatan state dan society, sekarang state semakin kuat bergandengan tangan dengan korporasi yang disebut sebagai oligarki, yang mengarah ke despotic leviathan atau raksasa yang zalim," ujar Faisal.
Negara, kata Faisal memiliki kuasa yang sangat besar dan kuat. Mengingat, negara memiliki polisi, tentara, kebijakan, dan segala macam. "Yang diamanatkan rakyat tapi bisa abuse."
