Beberapa anggaran kebijakan strategis di APBN 2021 antara lain anggaran pendidikan Rp 550 triliun, kesehatan Rp 169,7 triliun, perlindungan sosial Rp 421,7 triliun, infrastruktur Rp 413,8 triliun, ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, pemulihan pariwisata Rp 15,7 triliun dan optimalisasi teknologi komunikasi dan informatika Rp 29,6 triliun.
Dengan kebutuhan tersebut, maka keseimbangan primer di APBN 2021 pun cukup dalam. Febrio mengatakan selama ini pemerintah sudah berupaya menekan keseimbangan primer tersebut menuju nol dan disiplin menjaga rasio utang. Namun, akibat datangnya pandemi Covid-19, pemerintah pun harus menempuh kebijakan tersebut.
"Risikonya, karena keseimbangan primer negatif dalam, dan selama ini kita tidak dalam. Lihat 2015-2019 selama ini sudah menuju nol. Namun, dengan Covid-19 kita harus siap seperti ini. Keseimbangan primer negatif dalam artinya tambahan utang," ujar Febrio.
Namun Febrio memastikan bahwa pemerintah juga akan mencari jalan lain untuk membiayai pembangunan dengan tidak mengambil utang baru. Misalnya dengan mendorong investasi yang lebih banyak.
"Walau kita tidak punya pilihan yang banyak, kami coba pilihan lain bagaimana biayai pembangunan dengan non utang," kata dia. Di samping itu, pemerintah pun memastikan bahwa pengeluaran tersebut akan efektif mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi di Tanah Air.
CAESAR AKBAR
Baca juga: Indef: Presiden Jokowi Akan Wariskan Utang yang Sangat Besar
