DPR Soroti Bagi Utang dalam Skema Burden Sharing, Ini Penjelasan Gubernur BI

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menanggapi hal itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan burden sharing bukan hanya mengenai persoalan utang saja. Burden sharing dilakukan berawal dari dibutuhkannya tambahan anggaran untuk kesehatan, bantuan sosial dan UMKM atau insentif usaha.

    Perry mencontohkan kebutuhan tambahan anggaran untuk kesehatan Rp 87,5 triliun, tambahan bantuan sosial Rp 203 triliun, dan juga untuk sektoral Pemda Rp 106 triliun. “Sehingga dalam SKB II disebutkan pemerintah dan BI telah sepakat membiayai public goods Rp 397 triliun. Semua dana dan bebannya dari BI,” kata Perry.

    Adapun dana untuk non-public goods, yaitu tambahan anggaran UMKM sebesar Rp 123,4 triliun dan untuk korporasi Rp 53,5 triliun. “Ini bagaimana sama-sama untuk mendorong UMKM dan pemulihan ekonomi. Sama hal juga untuk korporasi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Perry mengatakan SBN diterbitkan dari pasar dengan 6,8 persen suku bunga. Beban pemerintah untuk menanggung 2,8 persen dan 4 persen oleh BI. Hal itu, kata dia, tidak dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia melainkan bersama pemerintah, justru untuk menghindari utang.

    GABRIEL ANIN | RR ARIYANI

    Baca: Skema Burden Sharing hingga 2022, Bank Indonesia Siapkan Skenario Baru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.