TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya menjawab tudingan soal isu permintaan uang Rp 500 miliar dari perusahan untuk proyek digital di PT Pertamina (Persero). Isu ini sebelumnya diungkapkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dwina mengatakan saat ini ada 117 klien yang sudah teken kontrak ataupun masih dalam proses kerja sama produk digital dengan Peruri. 35 di antaranya adalah BUMN, termasuk di dalamnya Pertamina.
Seperti klien lain selain Pertamina, Dwina menegaskan bahwa Peruri sangat mendukung digitalisasi di perusahaan pelat merah. "Kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik," kata dia.
Sebelumnya beredar video pendek yang berisi kekesalan Ahok kepada perusahaan yang tengah diawasinya tersebut. Selain itu Ahok juga menyinggung Kementerian BUMN hingga perusahaan pelat merah lainnya seperti Peruri.
Dalam video berdurasi 6 menit 39 detik yang belakangan berkembang viral itu, Ahok menyebut sikap Perum Peruri yang meminta uang sebesar Rp 500 miliar untuk proses pengurangan dokumen kertas (paperless) di Pertamina. Permintaan Peruri dinilai sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang.
“Itu sama aja udah dapat Pertamina, gak mau kerja lagi. Mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” kata Ahok.
Lalu dalam rapat ini, datanglah pertanyaan dari anggota komisi soal pernyataan Ahok tersebut. "Kami ingin meminta penjelasan dari panjenengan, itu betul atau tidak?" kata anggota komisi Mufti Anam.
Dwina menceritakan bahwa sejak September 2019, perusahaannya telah meluncurkan layanan produk digital. Laman resmi Peruri mencatat peluncuran ini dengan nama Peruri Digital Services. Pertamina adalah salah satu yang kerja sama dengan Peruri.
Tapi kepada DPR, Dwina mengatakan bahwa hal-hal yang rinci terkait kontrak antara Peruri dengan Pertamina bersifat confidential alias rahasia. Apalagi, mereka merupakan high security company.
"Jadi mungkin kami tidak bicara di media, karena nature dari high security company seperti itu," kata Dwina dalam rapat bersama Komisi BUMN DPR di Jakarta, Senin, 28 September 2020.
