Keempat, tambah dia, dalam kondisi normal baru, pemerintah harus mendorong masyarakat agar serius memerhatikan kesehatan, salah satunya dengan melakukan tes usap dua minggu sekali.
Erwin menegaskan tes usap tersebut harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, apalagi Indonesia anggota WHO.
Kelima, informasi akurat tentang Covid-19 dan upaya penanganannya harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai pendekatan media sehingga lebih mudah dijangkau dan dimengerti.
"Tidak ada framing yang jelas tentang penanganan Covid-19 dari sisi public policy," ujarnya.
Keenam, pemerintah perlu memikirkan langkah terobosan agar layanan publik tidak terganggu melalui adanya protokol di tingkat kementerian/lembaga agar gangguan birokrasi tidak terjadi.
"Kalau misalnya, seorang pejabat di satu kementerian terkena COVID-19 lalu instansi itu lockdown, berarti menghambat proses perizinan. Akibatnya mengganggu perekonomian yang sudah berjalan," katanya.
Terakhir, pemerintah perlu mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terimbas pandemi ini.
Pemberian BLT ini harus dilakukan beriringan dengan insentif bagi usaha-usaha sunset seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran yang terdampak Covid-19.
"Banyak masyarakat pada usaha-usaha sunset yang membutuhkan bantuan. Jadi ini beberapa terobosan yang kami minta jadi perhatian pemerintah" katanya.
Menurut dia, Kadin juga siap membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada dunia usaha dengan melakukan tracing penderita Covid-19.
"Sehingga lebih mudah bisa diketahui pergerakannya dan siapa saja yang terdekat dengannya. Selain itu, kami juga minta pemerintah untuk menginfokan data dengan benar," ujar Erwin.
ANTARA