TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kritik Ahok itu disampaikan lewat video pendek yang di antaranya menyoal sistem di Kementerian BUMN.
Dalam video berdurasi 6 menit 39 detik itu, Ahok menyampaikan kekesalannya dalam mengawasi perusahaan migas pelat merah tersebut. Salah satunya adalah ketika ada direksi yang diganti tanpa sepengetahuan dirinya.
Begitu juga pergantian direksi perusahaan negara yang ditentukan oleh Kementerian BUMN. "Karena semua RUPS yang menentukan KPI (key performance indicator) itu dewan komisaris dan dewan direksi yang ada di Kementerian BUMN," katanya.
Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi langsung Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.
Tak hanya itu, Ahok pun berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura. "Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum pak Jokowi turun," ucapnya.
Tempo sudah berupaya mengkonfirmasi soal video tersebut ke Ahok. Namun panggilan lewat sambungan telepon hingga pesan pendek yang dilayangkan hingga kini belum direspons.
Terkait pernyataan Ahok itu, Arya yang merupakan stafsus Menteri Erick Thohir itu menyatakan ide mengenai super holding sebetulnya sudah mencuat sejak lama, bahkan sejak pemerintahan periode sebelumnya. Tapi kementerian saat ini melihat hal yang paling krusial adalah memastikan antar-BUMN dapat sejalan, dalam artian rantai suplai (supply chain) antarperusahaan pelat merah juga sejalan dengan membentuk klaster dan subholding BUMN.
