TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi optimistis pengadaan lahan untuk proyek kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan bisa rampung rampung Desember 2020.
Untuk mempercepat proses pengadaan di lahan yang tidak disetujui masyarakat dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, Budi mengusulkan agar jumlah hakim yang ditugaskan menangani perkara ini bisa ditambah.
"Para hakim di sana sudah bekerja dengan sangat baik, namun kalau memungkinkan bisa ditambah," kata Budi dalam rapat evaluasi pembebasan lahan proyek ini, seperti yang dimuat dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.
Menanggapi usulan itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) Soltoni Mohdally mengatakan pihaknya siap membantu kendala-kendala dan hambatan di lapangan. "Dalam masalah penambahan klaim akan segera kami bantu urus ke MA," kata dia.
Soltony juga mengatakan jika ada hal lain yang menjadi tanggung jawab mereka, maka Ia meminta pemerintah untuk tidak ragu melaporkan. "Akan segera kami sampaikan kepada pimpinan," kata dia.
